Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Ia menilai pidato tersebut memperlihatkan optimisme dan keyakinan kuat terhadap arah pembangunan nasional.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah capaian selama 21 bulan pemerintahannya, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hilirisasi, serta pengelolaan sumber daya nasional.
"Secara umum, pidato Presiden menggambarkan optimisme, kepercayaan diri, dan arah besar pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Arah tersebut tentu patut kita apresiasi," kata Johan dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Hal tersebut disampaikannya seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengingatkan Sidang Tahunan MPR tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga momentum konstitusional untuk melakukan evaluasi secara terbuka dan objektif.
"Setiap capaian yang disampaikan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat serta dapat diuji melalui data yang transparan dan indikator yang terukur. Keberhasilan pemerintah tidak boleh berhenti pada banyaknya program dan kebijakan, tetapi harus terlihat dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat," ucapnya.
Johan juga menyoroti pernyataan Presiden mengenai 121 kebijakan transformatif yang dijalankan dalam 663 hari pemerintahan. Presiden juga menyampaikan sejumlah capaian, antara lain swasembada delapan komoditas pangan, penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, serta penguatan ketahanan energi.
"Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, saya tentu memberikan perhatian khusus pada capaian di sektor pangan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ukurannya harus jelas: apakah kesejahteraan petani dan nelayan meningkat, biaya produksi menurun, harga pangan stabil, dan manfaat pembangunan benar-benar sampai ke daerah," ungkapnya.
Johan juga mengapresiasi sikap Presiden yang yakin terhadap kebijakannya meskipun menghadapi berbagai penilaian negatif di media sosial. Ia menilai keteguhan merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Menurutnya, presiden tidak boleh mudah mengubah arah kebijakan hanya karena tekanan opini sesaat.
"Seorang pemimpin memang tidak boleh mudah terpengaruh oleh kebisingan atau kegaduhan di media sosial. Namun, keteguhan jangan sampai berubah menjadi ketertutupan. Kritik yang berbasis fakta, terutama menyangkut kesulitan ekonomi, harga pangan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan rasa keadilan masyarakat, tetap harus didengar sebagai mekanisme koreksi dalam demokrasi," katanya.
Johan juga menanggapi gaya Presiden yang dinilai lebih tekstual dan minim improvisasi. Menurutnya, hal tersebut wajar mengingat pidato disampaikan dalam forum kenegaraan dan konstitusional, sehingga setiap data, pernyataan, dan arah kebijakan perlu disampaikan secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Penyampaian yang tekstual bukan berarti kehilangan substansi. Dalam forum resmi seperti Sidang Tahunan MPR, ketepatan data dan pesan memang sangat penting. Meski demikian, improvisasi yang terukur dapat memperkuat kedekatan emosional Presiden dengan rakyat dan memberi penekanan terhadap persoalan yang paling mendesak," jelasnya.
Johan menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan berbagai target yang disampaikan Presiden dapat diwujudkan secara konsisten, tepat sasaran, dan merata.
"Pidato kenegaraan harus menjadi kontrak moral dan politik pemerintah kepada rakyat. Karena itu, seluruh klaim capaian dan agenda ke depan perlu dikawal bersama agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah," pungkasnya.
Tonton juga video "Presiden Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke 6 Persen"
(anl/ega)