Gubernur Bali I Wayan Koster menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan itu membahas berbagai skema pembiayaan pembangunan di luar APBD, dari obligasi daerah hingga creative financing.
Pramono mengatakan pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan yang lebih inovatif.
"Kami berdiskusi tentang berbagai hal, di antaranya tentang creative financing, tentang obligasi, tentang KLB (Koefisien Lantai Bangunan), SP3L dan macam-macam," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pramono mengatakan kondisi ekonomi saat ini membuat peningkatan APBD tak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Menurutnya, pembiayaan infrastruktur daerah dapat dilakukan dengan cara yang berbeda.
"Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tantangan untuk bisa meningkatkan APBD enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus ada yang disebut dengan out of the box," ujarnya.
Menurut Pramono, salah satu pembahasan ialah peluang Badung menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama mengatasi kemacetan. Ia mencontohkan APBD Badung yang mencapai sekitar Rp 13 triliun tapi masih membutuhkan pembiayaan tambahan untuk proyek-proyek strategis.
"Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah, sehingga kami berdiskusi tentang itu," ujarnya.
Selain itu, Pramono berbagi pengalaman mengenai penerapan kebijakan KLB di Jakarta. Menurutnya, mekanisme kompensasi bagi bangunan yang melebihi ketentuan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
"Kalau lebih tinggi dari ketentuan ya harus bayar. Bayarnya buat siapa? Buat rakyat, buat masyarakat, buat membangun Bali, buat membangun Jakarta," ungkapnya.
Di sisi lain, Pramono mengungkap rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta telah memperoleh persetujuan prinsip dari pemerintah pusat. Namun, prosesnya masih harus melalui sejumlah tahapan.
"DKI Jakarta enggak mungkin melangkah seperti ini tanpa persetujuan pemerintah pusat. Salah satu persetujuan prinsip yang kami dapatkan adalah dari Menko Perekonomian," ujarnya.
(bel/yld)