Pihak HRD PT BlueRay Cargo bernama Viny Liverie Lie mengaku menyiapkan 13 amplop untuk diberikan kepada oknum Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Salah satu amplop berisi Rp 5 miliar dengan kode 'D'.
Hal ini disampaikan Vini saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus korupsi importasi Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026). Mulanya, hakim bertanya kepada Vini, diminta menyiapkan berapa banyak amplop oleh pemilik PT BlueRay Cargo John Field untuk diberikan ke sejumlah pejabat Ditjen Bea Cukai.
"Saya ke Bu Vini, ya. Tadi Bu Vini jelaskan bahwa menyiapkan amplop itu dari Juli 2025 sampai Januari 2026 itu 13, ya?" tanya hakim.
"Iya," jawab saksi.
"(Amplop sebanyak) 13 itu apakah semuanya Bea Cukai atau termasuk..?" tanya hakim.
"Dari Pak John semuanya Bea Cukai, kode 2," jawab saksi.
"Semuanya Bea Cukai. Dari Pak John, Pak John mengatakan 13 itu Bea Cukai?" tanya hakim.
"Iya," jawab saksi.
Kemudian, hakim menanyakan berapa jumlah yang paling besar dimasukkan ke amplop oleh Vini. Vini pun menyampaikan ada salah satu dari 13 amplop yang diisi uang senilai Rp 5 miliar dengan kode 'D'.
"Ada tidak nilainya salah satu dari amplop itu nilainya lebih dari Rp 3 M?" tanya hakim.
"Ada, Rp 5 miliar," jawab saksi.
"Rp 5 miliar? Itu kodenya apa?" tanya hakim.
"D," jawab saksi.
"D?" tanya hakim.
"Iya," jawab saksi.
Hakim lantas kembali menanyakan apakah kode 'D' itu merupakan bagian dari pejabat Ditjen Bea Cukai. Namun Vini mengatakan tidak tahu secara pasti lantaran John Field hanya memberinya kode tersebut.
"Menurut pemahaman dari saksi Vini, itu Bea Cukai?" tanya hakim.
"Saya tidak tahu. Karena dari Pak John, pas ngasih kode-kode tersebut, dia suruh saya tulisnya BC," jawab saksi.
"Oh, BC," tanya hakim.
"Iya, sales 2 (merujuk kode untuk Ditjen Bea Cukai)," jawab saksi.
"Tapi dari Pak John bilang itu adalah sales 2, ya?" tanya hakim.
"Iya," jawab saksi.
Kemudian hakim kembali memastikan sampai kapan pemberian terhadap kode 'D' itu dilakukan. Vini mengaku pemberian dilakukan hingga Desember 2025.
"Nah, kemudian yang untuk kode 'D' Rp 5 miliar itu sampai dengan Januari ataukah di pertengahan sudah tidak?" tanya hakim.
(kuf/jbr)