Anggota Komisi XIII DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritik wacana pembentukan tim asesor aktivis HAM yang disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Andreas khawatir tim asesor ini berpotensi menjadi alat pelindung pelanggar HAM.
"Menteri HAM menyampaikan statement bahwa KemHAM akan membentuk asesor untuk memberikan legitimasi untuk siapa yang aktivis dan bukan aktivis HAM. Statement ini agak aneh dan justru berpotensi menjadi alat melindungi pelanggar HAM," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).
"Asesor untuk aktivis HAM sama dengan negara menjadi pelindung pelanggar HAM," imbuhnya.
Andreas mengatakan pelanggar HAM biasanya adalah orang yang punya kuasa dan uang. Sementara itu, aktivis HAM, kata dia, berasal dari masyarakat biasa.
"Kita tahu pelanggar HAM di seluruh dunia ini biasanya orang yang punya kuasa, orang yang punya banyak uang, orang yang punya senjata atau kombinasi orang yang punya 2 atau 3 hal tersebut. Sementara itu, aktivis HAM biasanya lahir dan tumbuh dari civil society yang minim akses dan afiliasi terhadap tiga hal: kuasa, uang, dan senjata," ucap dia.
Andreas menekankan bahwa aktivis HAM melakukan pembelaan atas dasar kemanusiaan. Dia pun mempertanyakan posisi pemerintah terkait perlindungan HAM.
"Sehingga ketika aktivis HAM melakukan pembelaan terhadap pelanggaran HAM modalnya adalah rasa kemanusiaan dan keberanian. Di mana sebenarnya posisi pemerintah?" katanya.
Andreas berharap pemerintah menjadi pelindung masyarakat dari ancaman pelanggaran. Bukan malah, kata dia, menjadi 'pelindung pelanggar HAM'.
"Pemerintah seharusnya menjadi pelindung masyarakat dari ancaman pelanggaran HAM, tetapi kalau pemerintah yang adalah bagian dari mereka yang berkuasa, kemudian berperan menentukan dan memberi legitimasi siapa aktivis HAM siapa yang bukan aktivis HAM, maka kecenderungan dan kemungkinan yang akan terjadi pemerintah bukan sebagai pelindung tetapi malah akan menjadi 'aktivis pelindung pelanggar HAM'," pungkasnya.
(lir/gbr)