Pemerintah telah mengumumkan sejumlah kebijakan untuk efisiensi energi di tengah situasi global yang tidak menentu, salah satunya lewat work from home (WFH). Mulai bulan ini, ASN akan WFH setiap hari Jumat demi menghemat BBM. Seberapa efektif kebijakan ini?
Kebijakan WFH ASN tiap Jumat ini berlaku mulai April 2026 dan swasta dianjurkan mengikuti. Ada alasan mengapa pemerintah memilih hari Jumat.
"Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca-COVID kemarin," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Selasa (31/3/2026).
"Kita pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan," tambahnya.
Dalam penerapannya, ada sejumlah sektor yang dikecualikan yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan transportasi, logistik, dan keuangan. Pemerintah meyakini kebijakan ini berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga triliunan rupiah.
"Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat sebesar Rp 59 triliun," kata Airlangga.
Kebijakan WFH di Indonesia Susul Negara Lain
Indonesia bukan negara pertama yang memberlakukan kebijakan WFH untuk menghemat BBM di tengah perang AS vs Iran. Pada bulan Maret, beberapa negara sudah menerapkan WFH lebih dahulu.
Pakistan meminta 50 persen pekerjanya bekerja dari rumah (WFH) dan memperpanjang liburan sekolah. Di Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memerintahkan para pegawai negeri bekerja dari rumah sejak Selasa (10/3), kecuali bagi mereka yang harus melayani masyarakat secara langsung.
(imk/imk)