Presiden Prabowo Subianto meneken piagam Dewan Perdamaian sekaligus menandakan resminya Indonesia bergabung badan yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai sikap pemerintah itu merupakan langkah strategis yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional.
"Khususnya terkait upaya rekonstruksi Gaza dan konsolidasi gencatan senjata permanen sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803," kata Dave kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Dave mengatakan pemerintah Indonesia harus memastikan keterlibatan dalam Dewan Perdamaian tidak mengurangi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dia mengungkit ada sejumlah negara NATO menolak bergabung badan tersebut.
"Posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak. Langkah ini membawa implikasi geopolitik yang kompleks, sehingga pemerintah harus menjaga keseimbangan hubungan dengan PBB, ASEAN, dan OKI, serta menempatkannya dalam kerangka kepentingan nasional yang jelas agar tetap mencerminkan kemandirian diplomasi Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Dave menyebut TNI telah menyiapkan strategi nasional, rencana kontingensi, dan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung pengiriman Pasukan Garuda dalam misi penjaga perdamaian. Dengan begitu, menurutnya, keikutsertaan pemerintah Indonesia menunjukkan wujud nyata komitmen terhadap perdamaian dunia sekaligus memperkuat reputasi diplomasi Indonesia.
"Pasukan Garuda akan bertugas menjaga keamanan dan stabilitas, melindungi warga sipil, mendukung rekonstruksi infrastruktur dasar, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta menjadi simbol diplomasi yang memperkuat posisi Indonesia di PBB dan forum internasional," ujarnya.
(fca/whn)