.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dengan daerah di Papua. Ia menilai pemekaran wilayah di Papua belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap percepatan pembangunan di kawasan tersebut.
Menurutnya, terdapat tiga tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan pembangunan Papua segera terwujud.
Tito menerangkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua berperan strategis dalam mengorganisasi dan menyelaraskan program kementerian/lembaga di tingkat pusat agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Papua, termasuk memastikan keselarasan program pusat dan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai terjadi program pusat, misalnya membangun bendungan dan kemudian irigasi yang harusnya dibuat oleh provinsi siripnya, tersiernya dibuat oleh kabupaten/kota itu tidak jalan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).
Hal tersebut disampaikan pada Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, hari ini.
Dalam kesempatan itu, Tito menyebut ketidaksinambungan biasanya dipengaruhi oleh perbedaan janji politik masing-masing kepala daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mekanisme pelaksanaan RAPPP 2025-2029 untuk membuka ruang umpan balik bagi kepala daerah di Papua sehingga program pusat dan daerah dapat diselaraskan secara efektif.
"Kita tidak ingin program ini [menjadi] program design yang top-down. Kalau program top-down nanti belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing. Oleh karena itu perlu mekanisme juga mendengarkan bottom-up dari bawah," ucapnya.
Selain harmonisasi program, ia juga meminta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam menjalankan agenda percepatan pembangunan.
"Juga bisa menampung aspirasi, tidak hanya mengawasi seperti lebih superior, tidak. Tapi tentu juga bisa menampung masukan dari kepala daerah," sambungnya.
Tito pun mengusulkan agar evaluasi dilakukan setiap tiga hingga empat bulan sekali. Jika tidak terdapat perbaikan signifikan, hasil evaluasi tersebut akan dipantau langsung oleh presiden untuk dilaksanakan intervensi lanjutan.
Sebagai informasi, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua dan dilegalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025.
(anl/ega)
