Cak Imin: Pemberdayaan Berjalan Jika Integritas Dijaga Sejak Awal

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mencatatkan capaian gemilang dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025. Kementerian ini menjadi salah satu kementerian koordinator dengan indeks integritas tertinggi setelah meraih skor 82,61.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai capaian ini selaras dengan fokus Kemenko PM dalam memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel.

"Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

SPI KPK 2025 sendiri melibatkan 657 institusi serta 837.693 responden dari unsur internal, eksternal, hingga pakar. Penilaian dibagi dalam tiga kategori, pertama Rentan skor 73 ke bawah, kedua Waspada skor 73-78, ketiga Terjaga skor di atas 78.

Dengan skor 82,61, Kemenko PM masuk kategori 'terjaga', menunjukkan kualitas integritas yang dinilai kuat.

KPK menyebut SPI menjadi alat ukur penting untuk memetakan lembaga mana yang memerlukan perbaikan integritas dan penyempurnaan prosedur pemerintahan yang masih berisiko terhadap praktik korupsi.

"Integritas tidak berhenti pada skor. Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel," kata Muhaimin.

Muhaimin menegaskan integritas adalah inti dari agenda pemberdayaan. Kemenko PM saat ini memperkuat tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran.

"Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program tepat sasaran," tegasnya.

Kemenko PM juga menetapkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi, fokus pada tindak lanjut SPI secara lebih sistematis agar perbaikan tata kelola benar-benar dirasakan masyarakat.

"Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat," pungkas Muhaimin.