.webp)
KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. KPK mengungkap 95 persen responden mengaku pernah melihat pegawai layanan publik menerima uang hingga barang.
Survei Penilaian Integritas (SP) dilaksanakan pada periode 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025 dan menjangkau 657 instansi kementerian, lembaga, BUMN, serta pemerintah daerah. Partisipasinya melibatkan berbagai perspektif, mulai dari internal. Total responden mencapai 837.693 orang.
"Sebanyak 95 persen responden mengaku pernah melihat pegawai menerima pemberian uang di level layanan publik. Pemberian uang, barang, ataupun fasilitas dari pengguna layanan. Tinggi sekali angkanya. Ini mereka 95 persen responden pernah melihat bahwa pegawai menerima uang, barang, atau fasilitas dari pengguna layanan," kata Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono saat membuka acara talk show bertajuk 'Kolaborasi Bangun Integritas: Dari Data ke Aksi Nyata' dalam rangka Hakordia 2025 di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus menyebut sepertiga responden juga menyatakan keputusan di kantornya dipengaruhi faktor kekerabatan. Ia menyebut tindakan ini memicu kerusakan internal.
"Hampir sepertiga responden juga menyatakan keputusan di kantornya dipengaruhi oleh faktor kekerabatan, almamater, dan kedekatan lainnya," ucapnya.
"Celah ini akan merusak tatanan secara keseluruhan. Karena apa? Orang yang punya kemampuan accessibility, intervensi, itu sedikit sekali," tambah dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil survei integritas KPK ini menunjukkan skor 72,32, yang masuk kategori rentan. SPI, menurut dia, merupakan pelengkap indeks persepsi korupsi.
"Bapak-Ibu semua, tadi sudah ditayangkan skor daripada SPI, ya. SPI ini adalah survei penilaian integritas. Dia merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi," kata Setyo saat meluncurkan skor SPI di Yogyakarta, Selasa (9/12).
"Secara rata-rata, skor ini masih rentan," tambahnya.
Setyo menjelaskan skor tersebut menunjukkan perilaku korupsi masih ada di berbagai instansi. Setyo mengatakan survei dilakukan dengan jujur.
"Skor ini, Bapak-Ibu, ini bukan hanya sekadar angka. Tapi menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing itu masih ada," ucapnya.
Tonton juga video "KPK Temukan Tambang Emas Ilegal di Zona Penyangga TN Komodo"
(ial/eva)
