DPR menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 yang dihadiri 158 anggota. Rencananya, paripurna ini akan mengesahkan RUU Penyesuaian Pidana menjadi undang-undang.
Rapat terlaksana di ruang paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, turut mendampingi Wakil Ketua DPR yang lain Adies Kadir.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat DPR pada hari ini telah ditandatangani oleh 158 orang anggota, izin 140, sehingga telah memenuhi kuorum untuk rapat dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Dasco mengawali rapat.
Agenda rapat dilanjutkan terkait pembahasan pengesahan RUU Penyesuaian Pidana. Rapat paripurna digelar secara terbuka untuk umum.
"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankanlah kami sebagai anggota dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 pada Senin (8/12/2025) dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.
Berikut agenda paripurna ke-10 DPR RI sekaligus penutupan masa sidang:
-Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penyesuaian Pidana;
-Laporan Badan Legislasi DPR terhadap hasil pembahasan atas:
1) Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026;
2) Perubahan kedua Prolegnas RUU Tahun 2025-2029;
Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
-Laporan Komisi V DPR terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) periode 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
-Pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (usul inisiatif Baleg), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR
-Pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban (usul inisiatif Komisi XIII), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR
-Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Desain Industri dan RUU tentang Hukum Perdata Internasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
-Pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan II tahun sidang 2025-2026
Simak juga Video: Tok! Komisi III DPR RI Resmi Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana
(dwr/rfs)