Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan bantuan Rp 2 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat karena anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) mereka telah habis. Presiden Prabowo Subianto menggandakan dukungan menjadi Rp 4 miliar per daerah dan Rp20 miliar per provinsi.
Dalam forum Arahan Presiden RI di Aceh, Minggu (7/12), Tito melaporkan 52 kabupaten di tiga provinsi meminta bantuan pasca bencana.
"Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
Ia menekankan perlunya dukungan pusat untuk memperbaiki kantor pemerintahan dan layanan publik yang rusak, mengingat banyak dokumen penting masyarakat tersimpan di dalamnya, serta meminta kemudahan layanan administrasi seperti STNK dan sertifikat bagi warga terdampak.
Tito menekankan perlunya dukungan pusat untuk memperbaiki kantor pemerintahan dan layanan publik yang rusak, karena banyak dokumen penting masyarakat tersimpan di dalamnya. Ia juga meminta kemudahan layanan administrasi, seperti STNK dan sertifikat, bagi warga terdampak.
Menanggapi usulan itu, Prabowo justru memutuskan untuk melipatgandakan dukungan anggaran menjadi Rp4 miliar per kabupaten, serta menambah Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.
"Mendagri, Anda minta Rp2 miliar? Saya kasih Rp4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp20 miliar," ujar Prabowo.
Prabowo menugaskan Tito untuk memastikan para kepala daerah tetap di wilayah masing-masing dan tidak meninggalkan rakyat saat menghadapi darurat bencana.
"Tolong Mendagri. Bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi," tegas Prabowo.
Simak juga Video BNPB: Pemulihan Aceh ke Kondisi Semula Butuh Anggaran Rp 25,41 T
(akn/ega)