.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pentingnya percepatan pendataan lahan untuk pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal ini disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Edi Mardianto saat memimpin Rapat Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih di Kota Batam, Kepri, beberapa waktu lalu.
Edi Mardianto menjelaskan bahwa karakteristik geografis Kepri yang didominasi wilayah kepulauan termasuk beberapa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membuat proses penyediaan lahan untuk pembangunan gerai Kopdeskel memiliki tantangan tersendiri. Situasi ini berbeda dengan provinsi di Sumatera daratan yang secara umum memiliki akses lahan lebih memadai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu, diperlukan adanya fleksibilitas atau penyesuaian mengenai persyaratan pembangunan fisik gerai KDKMP (Kopdeskel Merah Putih), khususnya di kabupaten di wilayah kepulauan," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
Dia juga mendorong seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda), TNI melalui Kodim, serta PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memperkuat koordinasi dalam pendataan lahan.
"Berharap pada Januari 2026 sudah terlihat progres pembangunan gerai di wilayah Kepri," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kepri Riki Rionaldi memastikan seluruh kabupaten/kota di daerahnya dalam mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Kopdeskel Merah Putih.
"Namun, kondisi geografis Kepri yang terdiri dari sekitar 98 persen berupa lautan dan hanya 2 persen daratan membuat percepatan program membutuhkan perhatian serta diskresi khusus," tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, Forum tersebut turut dihadiri oleh jajaran Pemda di Provinsi Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, perwakilan PT Agrinas Pangan Nusantara wilayah Kepri, perwakilan TNI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, dan pejabat terkait lainnya.
(anl/ega)
