Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa resmi dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (4/12), bersamaan dengan pengukuhan pengurus ASDEPSI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Tito menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam arah pembangunan daerah. Ia menyebut lembaga legislatif provinsi harus semakin profesional, adaptif, dan mampu mengawasi tata kelola pemerintahan daerah secara lebih kuat.
"Ketua ADPSI sudah dilantik bersama seluruh pengurus. Peran DPRD sangat penting dalam memperkuat tata kelola daerah dan memastikan kebijakan berjalan efektif untuk masyarakat," ujar Tito, dalam sambutannya, Rabu (4/12/2025).
Tito memaparkan sejumlah tantangan yang tengah dihadapi daerah, terutama terkait perubahan pola hubungan keuangan pusat-daerah seiring penerapan penuh UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Ia menyoroti dominasi belanja pegawai di banyak daerah, ketergantungan pada transfer pusat, serta perlunya peningkatan kapasitas fiskal melalui pengawasan BUMD.
"Banyak BUMD tidak dikelola profesional. Seharusnya menambah pendapatan daerah, bukan membebani APBD. Di sini DPRD harus hadir mengawasi," tegas Tito.
Usai dilantik, Buky menyampaikan bahwa periode 2025-2030 menjadi fase penting bagi ADPSI, terutama karena perubahan besar dalam sistem fiskal nasional menuntut harmonisasi kuat antara pusat dan daerah.
"Periode ini penuh tantangan. Dengan implementasi penuh UU HKPD, DPRD harus adaptif dan responsif terhadap kebijakan fiskal baru. Kami berkomitmen memperkuat peran legislatif provinsi agar mampu menjawab kebutuhan daerah," ujar Buky.
Ia juga menegaskan dukungan ADPSI terhadap agenda prioritas nasional, termasuk program-program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, hingga penguatan koperasi desa.
"ADPSI akan mendukung penuh program pemerintah pusat dan memastikan implementasinya berjalan baik di daerah," katanya.
Buky menambahkan bahwa ADPSI telah merampungkan rekomendasi Rakernas I Tahun 2025, yang langsung disampaikan kepada Mendagri. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kelembagaan DPRD, peningkatan bantuan hukum, revisi PP 18/2017, harmonisasi kedudukan keuangan DPRD, serta penguatan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola legislatif daerah.
Acara pelantikan dihadiri jajaran ketua DPRD provinsi, pengurus ADPSI, pengurus ASDEPSI, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Prosesi berlangsung lancar dan ditutup dengan foto bersama serta arahan teknis terkait tantangan pemerintahan daerah ke depan.
Tonton juga video "Mendagri Minta Pemda Punya Anggaran Lebih Bantu Aceh, Sumut dan Sumbar"
(anl/ega)