.webp)
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Dodi Sukmayana, resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (4/12), bersamaan dengan pelantikan pengurus ADPSI.
Usai dilantik, Dodi menyampaikan Jawa Barat dan Banten dipercaya memegang peran penting dalam kepengurusan nasional ASDEPSI.
"Saya bersama Sekwan Banten dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua dan Sekretaris ASDEPSI. Semoga kami bisa menjalankan tugas secara amanah dan memberikan manfaat bagi ASDEPSI maupun ADPSI," ujar Dodi usai dilantik, Kamis (4/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dodi mengatakan ASDEPSI akan segera menyusun agenda kerja untuk memperkuat hubungan kelembagaan dengan DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Fokus awal adalah mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan kesekretariatan di tiap daerah.
"Efisiensi sudah dilakukan di seluruh provinsi. Kita juga menerapkan hal yang sama di Jawa Barat dan di Sekretariat DPRD lainnya, sesuai arahan pemerintah pusat," kata Dodi saat ditemui usai acara.
Ia menegaskan ASDEPSI berkomitmen untuk mendorong standarisasi layanan kesekretariatan, peningkatan kapasitas aparatur, dan harmonisasi kerja bersama ADPSI agar dukungan terhadap tugas legislatif semakin optimal.
Pelantikan tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang hadir langsung dan menekankan pentingnya peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kerja-kerja legislasi di daerah. Tito menyebut Setwan memegang fungsi strategis, mulai dari administrasi hingga pengawasan tata kelola daerah.
"Ketua ASDEPSI sudah dilantik, beserta seluruh pengurus. Peran Sekretariat DPRD ini penting untuk memperkuat jalannya fungsi legislatif daerah, sekaligus menjaga standar tata kelola yang profesional," ujar Tito.
Tito juga menyoroti tantangan daerah dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait dominasi belanja pegawai dan ketergantungan pada transfer pusat. Ia mendorong DPRD dan Sekretariat DPRD lebih aktif mengawasi kinerja BUMD serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta agar pendapatan daerah meningkat.
Pelantikan ditutup dengan arahan Mendagri terkait kesiapan daerah menyikapi aturan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah, tantangan fiskal, hingga evaluasi pengelolaan BUMD. Tito juga meminta DPRD dan Setwan memperkuat kerja pengawasan agar tata kelola pemerintahan daerah semakin profesional.
Acara pengukuhan berlangsung lancar dan dihadiri jajaran ketua DPRD provinsi, pengurus ADPSI, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri.
Tonton juga video "Sosok 'Bapak J' Dilantik Kaesang Jadi Ketua Dewan Pembina PSI"
(anl/ega)
