Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah pusat membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp 2,6 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana. Kemendagri mengungkap pihaknya memang telah mendapat banyak aspirasi serupa dari sejumlah pemda.
"Memang banyak aspirasi dari daerah untuk relaksasi efisiensi yang akan dialokasikan untuk bencana," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).
Bima menyebut pihaknya akan menindaklanjuti permintaan daerah tersebut. Dia menegaskan Kemendagri akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu terkait relaksasi anggaran daerah.
"Ini tentu harus kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp 2,6 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk membantu penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda daerahnya.
"Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," kata Mahyeldi dilansir Antara, Kamis (4/12).
(fca/eva)