.webp)
Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah pusat membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp 2,6 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana. Kemendagri mengungkap pihaknya memang telah mendapat banyak aspirasi serupa dari sejumlah pemda.
"Memang banyak aspirasi dari daerah untuk relaksasi efisiensi yang akan dialokasikan untuk bencana," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).
Bima menyebut pihaknya akan menindaklanjuti permintaan daerah tersebut. Dia menegaskan Kemendagri akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu terkait relaksasi anggaran daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tentu harus kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp 2,6 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk membantu penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda daerahnya.
"Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," kata Mahyeldi dilansir Antara, Kamis (4/12).
Selain Presiden, Mahyeldi juga menyurati Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Sebab, saat ini daerah tersebut sangat membutuhkan dukungan untuk penanganan bencana.
Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur setelah dilanda bencana. Apalagi, kerusakan yang terjadi cukup berat dan tersebar di banyak daerah.
Pemprov Sumbar mencatat bencana hidrometeorologi mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah. Rinciannya, 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 unit rumah hilang, 94 jembatan rusak, serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi hingga nasional ikut terdampak.
"Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sambil terus membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata," jelasnya.
Simak juga Video: NasDem Minta Kepala Daerah Bersabar soal TKD Dipotong Kemenkeu
