Massa Reuni 212 Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional di Aceh-Sumatera

Massa Reuni 212 meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di Aceh dan Sumatera. Alasannya, agar seluruh masyarakat dapat membantu pemulihan imbas bencana banjir dan longsor di sana.

"Kami mendukung supaya bencana di Aceh dan Sumatera ini dijadikan, statusnya sebagai bencana nasional. Sehingga kita semuanya bisa bahu-membahu dalam meringankan dan memudahkan pembangunan kembali negeri yang telah terdampak bencana alam, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Ketua SC Reuni 212 Ahmad Sobri Lubis kepada wartawan di sela acara di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).

Dia melanjutkan, seluruh elemen 212 ingin turun langsung membantu warga korban bencana. Dia menyatakan siap mengerahkan relawan untuk membantu pemerintah.

"Apapun yang bisa kita lakukan, kita siap juga menerjunkan relawan-relawan kami ke daerah-daerah yang memerlukan, insyaallah," ucapnya.

Sementara itu, Humas Reuni 212, Husein, menambahkan sejumlah relawan dari pihaknya sudah terjun ke lokasi bencana. Menurut dia, mereka turun ke lokasi yang terpencil.

"Alhamdulillah terkait relawan, di saat pemerintah belum masuk, relawan-relawan kita dari FPI sudah masuk lebih dulu ke pelosok-pelosok yang tidak bisa ditembus oleh aparat yang jelas-jelas telah ditugaskan oleh pemerintah," ucapnya.

Saat ini massa Reuni 212 ikut menggalang dana sumbangan untuk pemulihan atau membantu masyarakat korban bencana Aceh dan Sumatera. Penggalangan dana juga dilakukan untuk sumbangan ke korban di Palestina.

"Penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian juga kita melaksanakan penggalangan dana juga untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan," kata Ahmad Sobri.

Sobri kemudian mengucap terima kasih kepada Pemprov Jakarta yang telah memberikan izin untuk kegiatan Reuni 212 di Monas. Dia berharap Reuni 212 bisa berlangsung setiap tahun.

"Kami selaku panitia OC (Organizing Committee) dan SC sangat mengapresiasi dukungan yang begitu luar biasa dari Pak Pramono Anung selaku Gubernur DKI. Karena baru tahun ini dukungan dari Pemprov yang luar biasa. Mudah-mudahan kerja sama ini kerja sama yang bukan pertama dan terakhir tapi selamanya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah belum menetapkan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bagian utara berstatus bencana nasional. Namun pemerintah memastikan perhatian dan perlakuannya sudah setara dengan status bencana nasional.

"Kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional. Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun, dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12).

Tito menjelaskan, pemerintah bersama lembaga-lembaga mengoptimalkan penanganan bencana di Sumatera bagian utara. Maka, menurut dia, hal terpenting adalah tindakan untuk penanganan dilakukan sebaik-baiknya.

"Jadi masalah status itu menurut saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuan. Tindakannya itu yang lebih penting, tindakan nasional," ucapnya.