Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga gubernur, yakni Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Kerja sama ini menjadi langkah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menteri P2MI, Mukhtarudin menjelaskan bahwa MoU tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyukseskan program prioritas Presiden, terutama terkait penciptaan lapangan kerja melalui penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
"Hari ini kita MOU dengan 3 gubernur, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan konteks kita sinergi antara pusat dan Melayu dan mereka kita mengimplementasikan program-program reguler KPMI, walaupun program-program quick win dari Bapak Presiden," ujar Mukhtarudin, dalam konferensi pers di Lobby Gedung P2MI, Selasa (2/12/2025).
Ia menyebutkan kerja sama ini juga mencakup pelaksanaan program kriminalitas pemerintah khususnya laporan pekerjaan untuk kerjaan di luar negeri. Sinergi ini, kata dia, semakin menguat dengan dukungan pemerintah daerah. Mukhtarudin kembali menegaskan pentingnya penanganan PMI secara menyeluruh.
"Persoalan pekerjaan migran Indonesia ini harus kita selesaikan mulai dari hulu sampai akhir. Ketika kita bicara di hulu, maka peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota itu menjadi sangat strategis," jelasnya.
Mukhtarudin menegaskan, sinergi pusat dan daerah memungkinkan percepatan eksekusi program prioritas Presiden, termasuk program regular seperti pelatihan vokasi, penempatan, perlindungan, hingga pemberdayaan. Selain itu, terdapat pula program quick win Presiden berupa target 5.000 penerbitan tahun 2006 yang harus dieksekusi bersama.
Sementara itu Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa kerja sama tersebut sangat penting bagi daerah, terutama dalam mendukung visi pemerintah provinsi untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Ini hal yang sangat penting sekali bagi kami karena memang visi pemerintah kami adalah bagaimana kita untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa program pemerintahan keperluan yang relevan dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Maluku.
"Tidak ada cara lain untuk pemerintah daerah kecuali berkolaborasi. Dan mungkin juga bagi pemerintah pusat tidak ada cara lain dan juga bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah," tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas program ini karena dapat meningkatkan kompetensi masyarakat daerah dan membuka akses lapangan kerja dengan penghasilan tinggi.
"Ini bisa menjadi solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka dengan gaji di luar negeri 5 sampai 10 kali lipat, dan juga memastikan bahwa kompetensi yang dilatih nanti ditempatkan di tempat yang benar," ujar Sherly.
Ia juga menyoroti maraknya agen tidak bertanggung jawab yang menawarkan penempatan ilegal. Kehadiran BP2MI, menurutnya, menjadi pelindung utama bagi masyarakat.
"BP2MI hadir untuk memberikan proteksi, memberikan pekerjaan, memberikan skill, dan semua biaya ini ditangguh oleh APBN," tegasnya.
Program ini disebut menjadi langkah strategis dalam memanfaatkan bonus demografi di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, Sumangerukka menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Menteri P2MI atas komitmen menghadirkan solusi bagi masyarakat daerah.
"Kami bertiga, saya, Ibu Sherly , dan Maluku mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden," ujar, Sumangerukka.
Menurut Sumangerukka, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan peningkatan kompetensi dan peluang kerja masyarakat di tingkat lokal maupun internasional.
Tonton juga video "Detikcom Awards 2025 Mengapresiasi KP2MI Untuk Layanan Humanis untuk Pekerja Migran"
(anl/ega)