Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendesak Pertamina mencabut izin stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terbukti menyelewengkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sumatra Barat (Sumbar). Andre meminta Pertamina bertindak tegas.
Desakan tersebut disampaikan Andre dalam rapat Koordinasi Pendistribusian dan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak Menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di Mapolda Sumbar, Kamis (27/11/2025). Andre mengkritik Pemprov Sumbar yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengaturan BBM, kenyataannya kelangkaan dan antrean panjang mulai muncul sejak Agustus.
"Seharusnya Pemprov yang menginisiasi rapat koordinasi ini. Rakyat butuh hasil, bukan hanya omon-omon," kata Andre.
Dalam rapat ini, turut hadir Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Ketua Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen, perwakilan Kodam Imam Bonjol dan Forkopimda Provinsi Sumbar lainnya, serta para pengusaha BBM.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini mengatakan persoalan kelangkaan BBM di Sumbar terus berulang, salah satunya akibat maraknya mobil 'lansir' dan praktik kecurangan di lapangan. Meski Pertamina Sumbar telah memblokir sekitar 3.500 nomor polisi, Andre menilai langkah itu belum cukup.
"SPBU di wilayah dekat tambang liar, kebun sawit, dan kawasan industri seperti Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, dan Pesisir Selatan sering menjadi lokasi penyimpangan," kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre kemudian meminta, Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) bertindak tegas. Ia menegaskan bahwa BBM bersubsidi adalah milik negara dan setiap penyelewengan harus dihentikan.
"Siapa pun pemilik SPBU-nya, mau pejabat, cabut izinnya! Mau keluarga pejabat, mau bekingnya si hantu A, hantu B, hantu C, cabut izinnya, Pak. Enggak usah takut, Pak GM, saya back up Bapak," tegasnya.
Andre juga meminta Pertamina Patra Niaga menyerahkan data ke Polda Sumbar agar proses penegakan hukum berjalan cepat, termasuk penggunaan rekaman CCTV untuk melacak mobil lansir yang dimodifikasi. Selain itu, Andre mendesak aparat memastikan industri di Sumbar benar-benar menggunakan BBM industri, bukan BBM bersubsidi.
Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta menegaskan komitmen menertibkan distribusi BBM bersubsidi. Ia memprioritaskan pendataan industri, pengetatan pengawasan barcode dan STNK, serta audit jumlah kendaraan di Sumbar. Pengawasan akan memakai skema 'Three Strikes Out': tiga kali peringatan sebelum penindakan tegas.
"Kita tidak pilih kasih. Tujuannya agar distribusi BBM bersubsidi clear, aman, dan tepat sasaran," ujar Gatot.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto menambahkan Satgas BBM menemukan banyak kendaraan tak layak menerima subsidi masih mengisi di SPBU. Ia mengusulkan pembatasan BBM subsidi diperketat kembali seperti tahun 2020.
(eva/dhn)