Fraksi Golkar MPR RI Bahas Anggaran Pendidikan dan Obligasi Daerah

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng memaparkan hasil evaluasi akhir tahun fraksi yang meninjau kembali capaian, program, dan arah kebijakan sepanjang 2025. Evaluasi ini menegaskan fokus fraksi pada penguatan pendidikan, kemandirian daerah, serta kajian obligasi daerah sebagai inovasi kebijakan keuangan.

Kegiatan ini dilaksanakan usai rapat internal yang berlangsung di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11).

Mekeng menegaskan rapat tersebut mengkaji capaian secara menyeluruh agar arah kerja fraksi tetap relevan dengan kebutuhan bangsa dan dinamika politik, termasuk pembahasan anggaran pendidikan serta konsep obligasi daerah.

"Kami sudah melakukan pembahasan tentang anggaran pendidikan, dan sekarang kami memulai pendalaman mengenai obligasi daerah," ujar Mekeng dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Mekeng menekankan fraksinya memprioritaskan sektor pendidikan, dengan fokus pada pengawasan ketat terhadap efektivitas penyaluran anggaran dan kontribusinya bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Kajian sepanjang tahun menjadi landasan fraksi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan fokus pada pemerataan akses pendidikan. Selain itu, ia menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemajuan serta kemandirian daerah.

"Yang pasti adalah terjadi perubahan yang cukup signifikan setelah Pak Prabowo memimpin negara ini. Pak Prabowo menginginkan daerah-daerah agar mandiri di dalam membangun daerahnya, karena pusat juga perlu anggaran untuk membangun," tuturnya.

Terutama, tambah Mekeng, dengan melihat adanya perubahan signifikan pada sektor keuangan daerah setelah revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Ia juga menekankan skema baru Dana Alokasi Umum (DAU), yang tidak lagi berbasis penerimaan negara, telah mengubah struktur anggaran daerah. Kondisi ini mendorong perlunya inovasi kebijakan, termasuk pengembangan obligasi daerah yang saat ini digagas Fraksi Golkar.

"Dengan perubahan undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana DAU tidak lagi berpatokan pada penerimaan negara, terjadilah perubahan anggaran pada daerah-daerah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menginisiasi penerbitan undang-undang tentang komplikasi daerah," tuturnya.

Untuk memperkuat kajian, fraksi menggelar sarasehan di dua daerah sebagai forum dialog dengan pemangku kepentingan, dan akan melanjutkannya di Jawa Barat pada Desember.

Lewat sarasehan ini, fraksi mengumpulkan masukan dari akademisi, pemerintah daerah, pelaku ekonomi lokal, hingga masyarakat, yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.

"Makanya sekarang kami sedang melakukan sarasehan di berbagai daerah, sudah dua daerah, dan mudah-mudahan bulan Desember kami akan melakukan kegiatan di Jawa Barat," tuturnya.

Seluruh rangkaian evaluasi ini mencerminkan komitmen Fraksi Partai Golkar MPR RI untuk memastikan agenda kerja tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan nasional maupun daerah.

Fraksi menekankan evaluasi akhir tahun bukan hanya rutinitas administratif, melainkan langkah pembaruan strategi yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Sebagai informasi, rapat internal ini ditutup dengan syukuran dan apresiasi mendalam atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

Acara tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus refleksi atas pengabdian Soeharto bagi bangsa. Syukuran dihadiri Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR, Tenaga Ahli, Sekretariat FPG MPR, serta sejumlah kader Partai Golkar.

Mekeng menegaskan penganugerahan gelar itu merupakan pengakuan negara atas kontribusi besar Soeharto, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan Pancasila, hingga pembangunan jangka panjang yang membentuk fondasi Indonesia modern.

Ia menekankan peran Soeharto dalam menstabilkan politik dan ekonomi, menekan inflasi dari lebih 600 persen, memperkuat kerja sama internasional, serta mencapai swasembada beras.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, puskesmas, sekolah, dan industri strategis disebut sebagai bukti nyata, sambil mengajak generasi muda menilai rekam jejak Soeharto secara objektif.

"Jangan melihat orang dari sisi negatif. Manusia tidak ada yang sempurna, dan jasa Pak Harto untuk negara ini sangat besar," pungkasnya.