Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi penyaluran beras SPHP yang dilakukan oleh TNI dan Polri kepada masyarakat. Ia menyebut sikap itu sebagai bagian dari penguatan pendistribusian pangan ke publik.
Hal itu disampaikan Abdul Kharis dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Badan Karantina Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2026). Ia mengapresiasi keterlibatan aktif dari TNI dan Polri.
"Kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk TNI dan Polri yang telah terlibat secara aktif dalam menyalurkan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) tahun 2025," kata Abdul Kharis.
"Demikian juga kementerian lembaga lain di luar Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah dan seluruh yang terlibat dalam penyampaian atau penyaluran SPHP 2025," tambahnya.
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan pangan dan perkarantinaan adalah dua pilar ketahanan nasional. Ia menyebut kedua peran ini menjadi garda terdepan dalam perlindungan sumber daya hayati hingga berbagai risiko biologis lintas batas.
"Karena itu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menentukan arah kebijakan pangan dan karantina nasional pada tahun tahun mendatang," katanya.
Abdul Kharis menyinggung kebijakan efisiensi dan pemblokiran anggaran. Ia menyebut sempat ada kekhawatiran kebijakan itu berdampak ke efektivitas program pangan nasional.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di awal tahun anggaran 2025 pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi dan blokir anggaran," ujar Kharis.
"Meskipun kami memahami kebutuhan penataan fiskal, kebijakan blokir ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas program Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia sebab program pangan dan perkarantinaan bersifat time sensitive yang membutuhkan respon cepat," imbuhnya.
Simak Video "Video: Menhan Ungkap Arahan Prabowo ke TNI-Polri"
(dwr/gbr)