Polri Salurkan 122.951 Ton Beras SPHP Selama Agustus-Oktober 2025

Polri Salurkan 122.951 Ton Beras SPHP Selama Agustus-Oktober 2025

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 29 Okt 2025 09:42 WIB
Jakarta -

Gerakan Pangan Murah Polri menjadi salah satu wujud dukungan terhadap program pemerintah. Sebanyak 122.951 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tercatat telah disalurkan oleh Polri kepada masyarakat.

Diketahui, gelaran Gerakan Pangan Murah adalah cara pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama beras. Tujuannya, akses pangan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Polri mencatat pada Rabu (29/10/2025), sebanyak 122.951 ton beras SPHP telah disalurkan di 92.707 titik sejak awal Agustus 2025. Data tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi hingga Senin (27/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Polri menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan beras dengan harga yang ramah di kantong, tetapi juga memperkuat jaring pengaman sosial di tengah fluktuasi harga pangan nasional. Gerakan Pangan Murah Polri digelar bersama Bulog, pemerintah daerah.

Polri juga memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga wajar, meski di wilayah terpencil.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kick-off Gerakan Pangan Murah (GPM) di kantor Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 2.424 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan untuk masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kick-off kegiatan gerakan pangan murah serentak yang akan kita laksanakan serentak sampai dengan 16 Agustus, tapi target saya kita laksanakan sampai satu minggu ke depan untuk memastikan agar penyaluran beras SPHP betul-betul bisa maksimal," ujar Jenderal Sigit kepada wartawan, Kamis (14/10).

Kapolri mengatakan pemerintah menargetkan menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP. Jenderal Sigit berharap GPM dapat berjalan maksimal.

"1,3 juta ton mudah-mudahan secara periodik nanti tiap minggu kita akan evaluasi sehingga kemudian betul-betul apa yang menjadi perintah kebijakan Pak Presiden bisa kita laksanakan semaksimal mungkin," ucap Jenderal Sigit.

(aud/whn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads