Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan pengelolaan guru akan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dia menyebut hal itu diperlukan untuk mempermudah distribusi guru.
Hal itu disampaikan Nunuk dalam rapat membahas peninjauan UU Guru dan Dosen bersama bersama Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Nunuk mulanya menjelaskan ketimpangan ketersediaan guru antarwilayah.
"Bahwa argumentasinya adalah terdapat kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan guru antarwilayah yang sangat tinggi. Surplus dan defisit guru terjadi bersamaan pada banyak daerah, ada daerah yang berlebih guru, namun tidak bisa dipindahkan karena kewenangannya ada di pemerintah daerah," ujarnya.
Dia mengatakan redistribusi guru antarwilayah nyaris tak mungkin dilakukan. Hal itu, kata dia, karena pengaturan guru terbagi di pusat dan daerah.
Dia juga mengatakan sistem rekrutmen dan distribusi guru belum responsif sesuai dengan kebutuhan daerah. Dia mengatakan proses pengadaan guru terhambat birokrasi.
Nunuk menilai perlu ada perubahan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan. Kemendikdasmen berharap dapat membangun sistem tunggal dalam pengelolaan guru.
(amw/haf)