Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan Portal Satu Data Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan data yang terintegrasi dalam portal itu akan menjadi basis dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.
"Sekarang ini sudah waktunya data digunakan sebagai acuan di dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tanpa data akan kehilangan arah. Karena itu, kami ingin memastikan semua kebijakan di Jakarta berbasis pada data yang benar dan terbuka," ujar Pramono dalam sambutannya di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Pramono menjelaskan, kerja sama dengan BPS dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan data yang dikelola melalui portal ini tidak hanya akurat, tapi juga aman. Ia menilai pemanfaatan data yang baik akan berdampak langsung pada kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Bangsa ini akan maju kalau kita menggunakan data dengan benar. Data yang berkualitas dan dimanfaatkan untuk hal-hal baik pasti memberi manfaat besar," ungkapnya.
Pramono menambahkan, keberadaan Portal Satu Data Jakarta akan membantu pemerintah daerah mempercepat proses pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
"Dengan portal ini, data dari berbagai instansi akan terintegrasi. Proses pengambilan keputusan jadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini contoh reformasi yang nyata," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa peluncuran portal ini menjadi bentuk kolaborasi antara BPS dan Pemprov DKI Jakarta. BPS, menurut Amalia, akan terus mendukung penuh penyediaan data statistik yang berkualitas dan berdampak bagi pembangunan Jakarta.
"Portal Satu Data ini adalah simbol bagaimana data bisa menjadi dasar kebijakan. Kami di BPS siap memastikan statistik yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tapi juga bermakna dan berdampak," ujar Amalia.
Amalia juga mengungkapkan sejumlah capaian positif DKI Jakarta. Di antaranya adalah tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 4,28 persen, lebih rendah dari angka nasional 8,47 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI tertinggi di Indonesia, dengan skor 85,05 poin dan masuk kategori sangat tinggi.
Lihat juga Video 'Kebimbangan Pramono di Balik Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta':
(bel/fca)