Indonesia membawa perdagangan karbon ke KTT COP30 Brasil. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menilai tata kelola karbon untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau.
"Intinya, tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang memastikan transisi menuju ekonomi hijau," ujar Hanif Faisol Nurofiq saat Sesi dialog Menteri di Belem, Brasil, Senin (10/11/2025).
Menurut Hanif, dalam transisi itu, Indonesia telah menerapkan keadilan. Kebijakan nasional nantinya, kata Hanif, memastikan bahwa tata iklim Indonesia memprioritaskan sisi ekonomi dan sosial secara setara dengan hasil lingkungan.
"Pendekatan kami dibangun di atas kerangka kerja tata kelola inklusif yang memberdayakan kelompok rentan, masyarakat adat, dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan iklim," kata Hanif.
Pendekatan yang dimaksud itu, lanjut Hanif, adalah melalui Mekanisme Pembagian Manfaat (BSM) dan program pembayaran berbasis hasil.
"Seperti Dana Karbon Kalimantan FCPF dan Dana Biokarbon Jambi, Indonesia memastikan bahwa pendapatan dari transaksi karbon secara langsung bermanfaat bagi masyarakat lokal," tambah Hanif.
"Kesetaraan gender dan inklusi sosial tertanam dalam penganggaran iklim dan desain proyek. Perempuan dan pemuda adalah penerima manfaat utama dari program pengembangan kapasitas yang berfokus pada kewirausahaan iklim, energi terbarukan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan," jelasnya.
(whn/whn)