Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan putusan peringatan keras kepada ketua dan empat anggota KPU RI terkait penyewaan jet pribadi atau private jet. Dalam putusan DKPP, terungkap KPU menyewa private jet untuk komisionernya senilai Rp 90 miliar.
"Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik Pemilu tahun 2024 dengan kode RUP469 dan seterusnya dianggap dibacakan dengan sumber dana APBN senilai Rp 90 miliar dengan pelaksanaan kontrak, yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024," ujar anggota majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam sidang seperti dilihat pada Rabu (22/10/2025).
DKPP menyebut penyewaan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp 65.495.332.995 dan tahap kedua Rp 46.195.658.356. DKPP menyebut ada selisih anggaran Rp 19.299.674.639.
DKPP menyebut para komisioner KPU RI selaku teradu menyebut proses sewa private jet dilakukan sesuai aturan dan telah diaudit oleh BPK. Namun, DKPP menyebut fakta persidangan menunjukkan para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024.
Dalam sidang pemeriksaan diketahui pengadaan jet pribadi itu dirancang untuk memantau dan memastikan distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tapi, para komisioner KPU tidak menggunakan private jet itu sesuai peruntukannya.
"Pada faktanya berdasarkan bukti rute private jet dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan pada bukti P10 tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pascapemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan ad hoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur," jelas Raka Sandi.
(haf/imk)