Pembinaan di lembaga permasyarakatan (lapas) kini difokuskan untuk meningkatkan kemandirian warga binaan atau narapidana (napi). Pelatihan atau kursus bukan sekadar untuk mengisi waktu luang, tetapi diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa bernilai tambah agar bisa menghasilkan cuan.
Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana narapidana berhak memperoleh jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi atas hasil bekerja. Aturan ini selaras dengan transformasi pembinaan warga binaan dari sekadar kegiatan rutin menjadi bagian dari gerakan ekonomi produktif nasional.
"Melalui pembinaan keterampilan pula, Warga Binaan turut aktif menyumbang perolehan ekonomi dan PNBP. Banyak produk-produk UMKM bernilai tinggi yang dihasilkan oleh tangan-tangan terampil Warga Binaan bersaing di pasar internasional," tulis Menteri Imipas Agus Andrianto, seperti dilihat detikcom di akun Instagramnya pada Selasa (21/102025).
Gerakan ekonomi produktif yang digencarkan adalah ketahanan pangan, kemudian mengoptimalkan produk-produk UMKM yang dihasilkan balai Latihan kerja atau workshop-workshop di lapas. Ada dua tujuan dari gerakan ekonomi produktif ini. Pertama, napi menjadi mandiri dan memiliki daya saing di bidang usaha. Kedua, pengentasan kemiskinan dengan napi mendapatkan uang premi.
"Apresiasi berupa premi dan remisi hanyalah sebagian manfaat yang berdampak langsung bagi mereka. Mengembalikan rasa aman masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Warga Binaan adalah tujuan utamanya," lanjut Menteri Agus.
(aud/maa)