Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan atau Babe Haikal, di Balai Kota DKI Jakarta. Seusai pertemuan, Haikal menyebutkan Jakarta sebagai provinsi yang paling tertib dalam urusan sertifikasi halal.
"Jadi jelas sekali dan kita akan adakan ranking. Kayaknya Jakarta bakal juara nih karena paling tertib, paling disiplin dan itu yang kita harapkan," kata Haikal di Balai Kota Jakarta, Senin (13/10/2025).
Dia mengatakan sertifikasi halal akan mempermudah konsumen. Dia mengatakan produk nonhalal juga dapat diberi logo nonhalal untuk memudahkan konsumen.
"Jadi yang halal diberi logo halal, yang tidak halal diberi logo nonhalal. Lalu yang ilegal yang mana? Nggak ada logo sama sekali, nggak ada ingredients, nggak ada expired date, itu yang dimaksud," katanya.
Haikal mengatakan ada 9,5 juta produk di Indonesia yang mengantongi sertifikat halal. Dia mengatakan BPJPH membuka akses gratis sertifikasi halal untuk usaha kecil seperti warteg hingga warung kopi. Prosesnya bisa dilakukan lewat platform Halal Max dengan sistem self declare hanya menggunakan KTP dan NIB.
"Warteg-warteg, warteg, warung betawi, soto kudus, rawon, warmindo sampai warung kopi itu gratis untuk mendapatkan sertifikat halal. Tinggal kemauan," ucapnya.
Pramono mengatakan Pemprov DKI telah bekerja sama dengan BPJPH. Hingga 2025, menurut dia, ada 15.837 pelaku usaha di Jakarta yang telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pramono mengatakan Pemprov Jakarta menargetkan 5.000 sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
"Sampai dengan tahun 2025 ini, kita sudah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal 15.837. Mudah-mudahan tahun ini akan mendapatkan kurang lebih 5.000 lagi sehingga Jakarta termasuk provinsi yang tertib," ujar Pramono.
Simak juga Video: Alasan Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMKM
(bel/haf)