Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perguruan tinggi berperan aktif dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Tito, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga pusat intelektual yang memiliki daya kritis, kemampuan riset, serta pengaruh sosial yang kuat di masyarakat.
Tito menilai perguruan tinggi berperan penting dalam mendukung program pemerintah, termasuk Program Tiga Juta Rumah. Oleh sebab itu, dirinya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Maruarar Sirait menyambangi HKBP Nommensen (UHN), Medan, Sumut, untuk menyampaikan sosialisasi.
"Alasannya, menurut saya selain kecintaan beliau (Menteri PKP) kepada Nommensen, juga karena perguruan tinggi itulah pusat intelektual. Pusat intelektual, karena pusat intelektual tertinggi dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025). Hal tersebut disampaikan Tito dalam sacara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di UHN, Jumat (10/10).
Tito menjelaskan peran perguruan tinggi tidak sebatas lembaga pendidikan, tapi juga berfungsi sebagai pressure group yang dapat memberikan kritik membangun, serta menjadi motor sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
"Kenapa? Karena universitas, baik dosen maupun mahasiswanya, dianggap intelektual, yang berpengaruh kepada masyarakat," kata Tito.
Tito juga menilai dosen maupun mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem masyarakat yang turut membutuhkan akses terhadap perumahan layak.
"Dosennya yang mungkin ada yang enggak punya rumah, mahasiswa juga mungkin ada yang enggak punya rumah, ada juga mungkin dosen dan mahasiswa yang kurang mampu, yang dia memerlukan rumah," jelas Tito.
Lebih jauh, Tito menguraikan Program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden RI Prabowo Subianto yang berpijak pada prinsip ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, peran negara diperkuat untuk melindungi kepentingan rakyat kecil tanpa mematikan sektor besar.
"Dalam pemerintahan Pak Prabowo, saya melihat beliau kembali kepada sistem ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi campuran dengan memperkuat peran daripada pemerintah. Karena beliau kembali kepada Pasal 33 (ayat 3) UUD (Undang-Undang) 1945, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," terang Tito.
Program perumahan rakyat, kata Tito, menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
"Program Perumahan Tiga Juta Rumah, juga berbasis untuk prioritas 9,9 juta rakyat yang belum memiliki rumah. Jadi adalah program-program yang sangat pro kepada rakyat dengan intervensi pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan lain-lain," kata Tito.
Tito juga menyoroti masih rendahnya jumlah daerah di Provinsi Sumut yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR dan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari 33 kabupaten/kota, baru enam yang telah membangun MPP. Menurut Tito, kondisi tersebut dapat menghambat percepatan pembangunan perumahan di daerah.
"Kita semua pengin agar memobilisasi, menggalakkan pembangunan tiga juta rumah di Sumatera Utara ini, (tapi tentu) akan terhambat, karena birokrasinya berbelit-belit. Karena tidak punya One Roof System yang sudah kita ciptakan," tegas Tito.
Tito menegaskan pemerintah telah memberikan kemudahan dalam perizinan pembangunan, termasuk kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi PBG untuk MBR. Namun, tanpa dukungan pemerintah daerah (Pemda) dan percepatan perizinan melalui MPP, kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal.
Tito kemudian mengajak sivitas akademika UHN untuk berperan aktif mengawasi kinerja Pemda dan menjadi bagian dari solusi percepatan pelayanan publik.
"Tugas mahasiswa, awasi mereka. Awasi kepala daerahnya, kenapa tidak punya Mal Pelayanan Publik," kata Tito.
"Supaya PBG-nya gampang, developer gampang, bank gampang, outletnya di dalam satu ruangan," lanjutnya.
Sebagai informasi, selain Tito, kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri PKP RI Maruarar Sirait, Rektor UHN Richard Napitupulu beserta sivitas akademika, serta sejumlah pihak perbankan dan pengembang (developer).
Simak juga Video 'Menteri PKP-Mendagri Hadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan-Rumah Subsidi':
(akd/akd)