.webp)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI tidak mengeluh atas berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia meminta seluruh jajaran Pemprov tetap bekerja efisien dan menjaga kinerja di tengah keterbatasan anggaran.
"Ini bagi saya kesempatan untuk membuat mindset balai kota atau birokrasi pemerintahan ASN DKI Jakarta yang selama ini terlalu enak dengan apa? Anggaran yang besar harus bisa dengan anggaran yang lebih tight," kata Pramono dalam acara Top Team Workshop Bank BTN di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
"Dan saya yakin pasti bisa. Saya sudah mencanangkan enggak boleh ada yang mengeluh siapa pun di ruang publik, walaupun anggarannya saya potong juga. Tetapi yang di challenge dari peristiwa ini apa? Yang di challenge adalah kreativitas, kreativitas," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono menyebut, tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat disiplin dan kreativitas birokrasi. Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan program pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta hampir Rp 15 triliun. Pramono menyebutkan APBD DKI 2026 turun jadi Rp 79 triliun.
"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10).
Pemotongan dari pemerintah pusat ini menurut Pramono jadi tantangan untuk Jakarta sehingga Pemprov perlu melakukan realokasi dan efisiensi.
Meski begitu, Pramono memastikan tidak akan melakukan pemotongan terhadap program utama. Terlebih program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Tonton juga Video: Pramono Resmikan Taman Bugar, Hasil Kerja Sama dengan DPRD
