.webp)
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta hampir Rp 15 triliun. Pramono menyebutkan APBD DKI 2026 turun jadi Rp 79 triliun.
"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Pemotongan dari pemerintah pusat ini menurut Pramono jadi tantangan untuk Jakarta sehingga Pemprov perlu melakukan realokasi dan efisiensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Pramono memastikan tidak akan melakukan pemotongan terhadap program utama. Terlebih program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," ucap dia.
Upaya efisiensi yang akan dilakukan Pemprov misalnya memangkas biaya perjalanan dinas. Mereka juga meminta dana konsumsi rapat dikurangi.
"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balik kota," kata dia.
Minta APBD Tingkatkan Penghasilan
Pramono meminta badan usaha milik daerah (BUMD) harus putar otak untuk meningkatkan penghasilan. Apalagi kini dana bagi hasil (DBH) Jakarta dipotong sebesar Rp 15 triliun.
"Ya harus (BUMD putar otak). Jadi era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus," kata Pramono.
Pramono mengakui potongan DBH Jakarta sangat besar. Namun, menurut dia, ini tak boleh menjadi sandungan untuk menjalankan program.
"Tetapi sekali lagi ya, ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar. Dan ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan tetap target kami dengan baik," ungkapnya.
Untuk itu, Pramono juga mendorong BUMD untuk lebih kreatif menjalankan programnya. Dia meminta BUMD mencari mitra dalam setiap mewujudkan programnya.
"Tetapi dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapa pun yang akan bangun, contohnya misalnya interconnection di dukuh atas, hub dukuh atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari kementerian perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana ABBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya," kata dia.
Pramono menjelaskan, selama ini Pemprov sudah banyak mengeluarkan banyak subsidi misalnya transportasi umum. Dia menuturkan, tarif Transjakarta Rp 3.500, subsidinya hampir Rp 15 ribu per orang.
"Ya yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi," tegas dia.
"Sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain, tetapi yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali," sambungnya.
Tonton juga video "Komisi X DPR Soroti RI Belum Punya Roadmap Pendidikan yang Jelas" di sini:
(idn/idn)
