Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) putar otak cari skema pendanaan usai Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dipotong Rp 15 triliun. Pramono mengatakan akan mengawal ketat penggunaan anggaran BUMD.
"Ya harus (BUMD putar otak). Jadi era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus," kata Pramono Anung kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Pramono mengakui potongan DBH Jakarta sangat besar. Namun menurutnya ini tak boleh menjadi sandungan untuk menjalankan program.
"Tetapi sekali lagi ya, ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar. Dan ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan tetap target kami dengan baik," ungkapnya.
Untuk itu Pramono juga mendorong BUMD untuk lebih kreatif dalam menjalankan programnya. Dia meminta BUMD mencari mitra dalam mewujudkan programnya.
"Tetapi dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan bangun, contohnya misalnya interconnection di Dukuh Atas, Hub Dukuh Atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya," kata dia.
Pramono menjelaskan, selama ini Pemprov sudah banyak mengeluarkan banyak subsidi misalnya transportasi umum. Dia menuturkan, tarif Transjakarta Rp 3.500, subsidinya hampir Rp. 15.000 per orang.
"Ya yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi," tegas dia.
"Sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain, tetapi yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali," sambungnya.
Sebelumnya, Pramono mengungkap pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta hampir Rp 15 triliun. Pramono menyebut APBD DKI 2026 turun jadi Rp 79 triliun.
"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun," kata Pramono.
Pemotongan dari pemerintah pusat ini menurut Pramono jadi tantangan untuk Jakarta. Sehingga Pemprov perlu melakukan realokasi dan efisiensi.
Tonton juga video "Pramono Resmikan Taman Bugar, Hasil Kerja Sama dengan DPRD" di sini:
(idn/idn)