Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyesalkan peristiwa ambruknya Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyebabkan puluhan santri meninggal dunia. Marwan mengakui adanya kelalaian dalam proses pembangunan Ponpes Al Khoziny.
"Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan, kelalaian, tentu iya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai," kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Namun, menurutnya, kelalaian itu tak hanya ada pada pihak pesantren. Melainkan, pemerintah dan DPR juga dinilai turut lalai lantaran tak mengawasi pembangunan.
"Tetapi ini tidak saja kelalaian ini ada di pihak pesantren, yang punya otoritas mengatakan iya atau tidak bangunan itu kan memang ada petugasnya. Sehingga dibutuhkan ada IMB," ujarnya.
"Ternyata kita juga membiarkan itu, membiarkan pesantren membangun sendiri tanpa diawasi, tanpa diberikan panduan untuk membangun pesantren," sambungnya.
Marwan menilai peristiwa ini harus menjadi pelajaran untuk semua pihak agar berbenah. Selain itu, dia mendorong agar izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pesantren dapat dipermudah.
"Jadi mungkin saja pihak pesantren ini, karena merasa itu tidak mudah mendapatkan izin mendirikan pembangunan, akhirnya dikerjakan sendiri, dan bahkan mungkin merasa tidak perlu di situ," tuturnya.
"Saya kira ini ya kembali lagi, kalau diusut ya pesantren salah, tapi pemerintah juga salah, tidak mengawasi. Ya termasuk juga kita-kita ini ya Komisi VIII kenapa tidak memberikan," imbuh dia.
(amw/rfs)