.webp)
Anggota Komisi IX DPR RI Edi Wuryanto menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, menurutnya, Komisi IX DPR kerap menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program tersebut.
Edi lantas melempar kritik terhadap Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia menyinggung rapat terkait MBG memang tidak pernah gaduh, tapi pelaksanaan di luar menjadi gaduh sehingga muncul sejumlah persoalan.
"Pak Dadan sehat, kan? Mudah-mudahan sehat ya, Pak. Saya ikut mendoakan seperti Pak Menteri, Bapak tetap sehat, tapi lembaga ini bukan lembaga tempat untuk berdoa, Pak, ini bukan masjid, Pak, bukan gereja. Ini lembaga memang diciptakan untuk bertukar pikiran, bergaduh ria," kata Edi dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di sini nggak gaduh, gaduhnya di luar, Pak. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden," tambahnya.
Edi mengatakan segala kritikan yang disampaikan anggota Komisi IX DPR bukan berarti melawan BGN atau program MBG. Ia menyebut tugas DPR memang untuk menggonggong kepada pihak terkait untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
"Karena ini tugas kami memang menggonggong, parlemen itu kan bicara, Pak. Kalau kami nggak bicara, nanti dianggap publik kerja apa. Sama juga kami ditanya oleh media, ini keracunan segini banyak apa yang dilakukan oleh Komisi IX? Jawab kami apa coba, akhirnya gaji kami dipotong, Pak, gitu loh, Pak," ujar Edi.
Lebih lanjut Edi mendorong peraturan presiden (Perpres) terkait tata kelola program MBG segera turun. Ia menyebut, jika perpres tak turun, sulit untuk berkoordinasi lintas sektor.
"Pertanyaan, saya bertanya kapan perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan, 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah," ucap Edi.
"Ini mau sampai kapan ini turunnya? Ya pasti gaduh, Pak, yang buat gaduh Anda sendiri, kami sudah mengingatkan beberapa kali kapan perpresnya turun, tolonglah ini," sambungnya.
Edi lalu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo soal statistik angka keracunan gegara MBG. Legislator PDIP itu mengingatkan Dadan jangan menyampaikan informasi soal statistik kepada Presiden.
"Oleh karena itu, tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak, tidak bisa. Bapak jangan kasih informasi pada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana ini Pak Presiden ngomong hanya 1 persen? Itu mencederai perasaan rakyat. Ini ndak boleh, Pak, keselamatan rakyat, zero (korban)," imbuhnya.
Tonton juga video "Data BGN: 6.457 Anak Keracunan MBG Sepanjang 2025" di sini:
(dwr/eva)
