Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution viral setelah meminta truk dengan pelat BL atau pelat Aceh mengganti pelatnya menjadi BK atau pelat Sumut. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengingatkan penyampaian kebijakan jangan bikin gaduh.
Khozin mengatakan dia memahami maksud dari tindakan yang dilakukan Bobby. Dia mengatakan Bobby ingin kendaraan yang beraktivitas di Sumut menggunakan pelat Sumut juga.
"Soal sidak pelat kendaraan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dimaksudkan agar kendaraan yang beroperasi di wilayah hukum Sumut agar ganti pelat kendaraan menjadi pelat Sumut. Jadi, kendaraan yang sehari-hari beraktivitas di Sumut seyogyanya ganti pelat menjadi pelat Sumut," kata Khozin kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Menurut dia, hal ini pernah dilakukan oleh kepala daerah lain. Dia menilai Bobby ingin pajak kendaraan bermotor yang beraktivitas di Sumut masuk ke kas daerah Sumut.
"Apa poinnya? Agar pajak kendaraan bermotor masuk ke penerimaan pajak Provinsi Sumut. Pajak kendaraan bermotor bermanfaat bagi Pemda untuk melakukan perawatan dan perbaikan jalan," ujar Khozin.
"Langkah ini juga pernah dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada awal April 2025 lalu. Bedanya, Gubernur Jabar tidak sidak ke jalan, namun imbauan yang diunggah di media sosial, tidak demonstratif seperti Gubsu," sambungnya.
Dia mengingatkan Bobby agar melakukan langkah lebih persuasif. Legislator PKB ini berharap kebijakan yang dibuat tak menimbulkan kegaduhan.
"Sebaiknya, upaya tersebut dapat dilakukan lebih persuasif agar tidak menimbulkan tafsir dan spekulasi yang beragam dan dampaknya menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Betul tujuan dan maksudnya baik, tapi harus di-deliver dengan baik dan elegan," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, juga menyoroti tindakan Bobby. Dia mengatakan tidak boleh ada pembatasan kendaraan dari daerah tertentu untuk beroperasi di suatu daerah.
"Pertama antardaerah tidak boleh ada pembatasan. Semua kendaraan mesti dimudahkan untuk saling berpindah. Bukan hanya orang tapi juga barang, termasuk kendaraannya," kata Mardani.
Mardani berharap masalah pelat nomor kendaraan Aceh dan Sumut tak makin panjang. Legislator PKS ini mengatakan kepala daerah harus menunjukkan kedewasaan.
"Kedua, jangan diperbesar masalah ini. Aceh dan Sumut bukan hanya bertetangga tapi juga bersaudara. Mesti ada nuansa saling tolong menolong dan saling menjaga. Ketiga, para kepala daerah perlu selalu menunjukkan kedewasaannya," ujarnya.
(dwr/haf)