Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoreksi rencana pinjaman daerah untuk tahun anggaran 2026 dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 1,5 triliun. Penyesuaian ini dilakukan setelah simulasi fiskal menunjukkan keterbatasan kapasitas keuangan daerah, rekomendasi Bappenas, serta pertimbangan kemampuan bayar jangka panjang.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menegaskan bahwa penurunan jumlah pinjaman bukanlah sekadar masalah administratif atau teknis, melainkan keputusan politik yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan kota.
"Awalnya Rp2,9 triliun, kini turun menjadi Rp1,5 triliun. Tentu ada sejumlah proyek yang harus ditunda, di antaranya Jalan Dharma Husada dan Jembatan Kalimakmur. Kami berkomitmen memperjuangkan agar proyek-proyek tersebut dapat kembali diajukan pada 2027," ujar Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Kendati nilai pinjaman berkurang, alokasi dana Rp 1,5 triliun tetap diarahkan pada proyek-proyek prioritas yang dinilai mendesak. Infrastruktur yang menjadi fokus antara lain pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Diversi Gunungsari, serta penambahan lampu penerangan jalan umum.
Selain itu, program pengendalian banjir dan penanganan genangan masih menjadi agenda krusial mengingat Surabaya kerap menghadapi tantangan tersebut di musim hujan.
"Kami memahami kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang layak. Karena itu, meski dana lebih kecil, fokus utama tetap diarahkan pada pembangunan yang paling berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga," ujar Bahtiyar.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot merancang skema melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1,145 triliun serta tambahan Rp 417 miliar dari Bank Jatim. Pemilihan dua lembaga keuangan ini dinilai realistis dan sesuai kapasitas fiskal daerah.
Meski menyetujui koreksi pinjaman, politis dari Partai Gerindra ini mengingatkan agar strategi pembayaran disusun dengan hati-hati. Bahtiyar menegaskan bahwa utang daerah harus dikelola dengan matang agar tidak mengganggu program pelayanan publik dasar.
"Kami tidak ingin cicilan pinjaman justru membebani masyarakat dengan mengorbankan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini harus tetap terjamin meskipun Pemkot memiliki kewajiban membayar utang," tutur Bahtiyar.
Bahtiyar menambahkan beban fiskal akibat pinjaman daerah harus disertai strategi peningkatan pendapatan yang terukur. Tanpa itu, risiko ketidakseimbangan keuangan akan semakin besar, apalagi ketika dihadapkan pada kebutuhan belanja rutin daerah yang setiap tahun cenderung meningkat.
Agenda pembahasan pinjaman akan berlanjut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya pada 25 dan 29 September 2025. Forum ini akan menguji detail rencana pinjaman, mulai dari besaran bunga, tenor cicilan, hingga strategi pelunasan.
DPRD menilai transparansi dalam menyampaikan konsekuensi fiskal sangat penting agar masyarakat memahami risiko sekaligus manfaat dari kebijakan ini.
"Banggar akan menjadi forum krusial untuk memastikan semua aspek diperhitungkan, sehingga pinjaman tidak hanya sekadar menambah utang, melainkan benar-benar memberi dampak pembangunan yang signifikan," pungkas Bahtiyar.
Tonton juga video "Cara Surabaya Perangi Kemiskinan: Manfaatkan Aset Nganggur!" di sini:
(ega/ega)