DPRD Kota Surabaya Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur Tepat Sasaran

DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi telah menetapkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2005 pada 5 Agustus lalu. Infrastruktur menjadi prioritas penting dalam alokasi anggaran sampai akhir tahun ini.

Keduanya adalah dokumen penting, yang mendahului dan satu rangkaian dengan pembahasan serta penetapan APBD Perubahan tahun 2025.

Dalam rapat paripurna DPRD tersebut, tercatat kemampuan belanja Kota Surabaya diproyeksikan Rp 12,3 triliun. Termasuk melalui pembiayaan alternatif alias pinjaman dari Bank Jatim sebesar Rp 450,2 miliar yang sepenuhnya untuk penguatan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat.

Pertama, untuk pengerjaan JLLB (Jalan Lingkar Luar Barat) Rp 42,1 miliar. Kedua, pelebaran jalan Wiyung-Lakarsantri Rp 130,2 miliar. Ketiga, penanganan banjir Rp 179,3 miliar. Keempat, pengerjaan drainase diversi Gunungsari Rp 50,1 miliar.

Kelima, penerangan jalan umum atau PJU Rp 50,3 miliar.Karena dari alokasi APBD, setelah dikurangi belanja wajib, hanya tersisa Rp 1,7 triliun untuk pembangunan.

"Dengan penetapan KUA-PPAS, DPRD mendukung upaya-upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan percepatan infrastruktur pembangunan. Dampaknya, seperti mengurangi kepadatan kendaraan dan memperlancar lalu lintas, menekan ancaman banjir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kesepakatan itu, DPRD fokus pada pembangunan infrastruktur, mengawasi dan mengawal agar tepat target sekaligus sasaran," kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Adi menambahkan, sebelum penetapan, Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPK Jawa Timur atas pembiayaan alternatif atau pinjaman dari Bank Jatim sebesar Rp 450,2 miliar.

"Dipastikan juga studi kelayakan dari proyek-proyek infrastruktur, dan pengerjaan tahun ini selesai. Juga, pelunasan pinjaman harus berakhir di masa periode kepala daerah. Dan, kemampuan fiskal Surabaya cukup mumpuni. Dalam skema pinjaman, pelunasan terjadi 2029," kata Adi.

Dalam studi kelayakan yang dikantongi Bappedalitbang Kota Surabaya, pembiayaan alternatif atau pinjaman Bank Jatim dalam proyek-proyek skala Kota Surabaya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen. Tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,76 persen.

Proyeksi ini berasal dari potensi konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan berbagai jenis usaha yang berkembang di Kota Surabaya.

Selain proyek-proyek skala kota, DPRD Kota Surabaya juga memastikan pengerjaan proyek-proyek skala kampung atau pemukiman yang dijaring dari berbagai aspirasi masyarakat dikerjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

"Seperti perbaikan jalan atau pavingisasi, pengerjaan saluran air, penerangan jalan umum, perbaikan Balai RW. Begitu juga perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu, yang kesemua itu banyak diusulkan oleh warga masyarakat. Bahkan, sampai tahun 2027, proyek-proyek skala kampung atau pemukiman, kesepakatan kami dengan Pemerintah Kota Surabaya bisa relatif rampung atau tuntas," ungkap Adi.

Lebih lanjut, Adi menyampaikan, proyek-proyek yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat banyak, terlebih wong cilik, harus dituntaskan. Karena itu semua dijaring dari berbagai aspirasi masyarakat, seperti musrenbang dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan aparat Pemerintah Kota Surabaya maupun legislator DPRD Kota Surabaya.

"Kami tidak sependapat jika terjadi pengurangan anggaran. Seperti perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga-keluarga miskin. Kalau perlu diperkuat anggarannya, sehingga pelayanan pembangunan bisa dirasakan dampaknya dengan jelas bagi rakyat, terutama wong cilik. Kesejahteraan masyarakat semakin dirasakan dan meningkat," kata Adi.

DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menuntaskan pembahasan anggaran dengan melalui tahapan yang benar dan cermat.

"Terpenting lagi, tidak melampaui limit waktu. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya tersedia cukup waktu untuk merealisasikan pengerjaan bagi kepentingan masyarakat," ujar Adi.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan mengungkapkan, penguatan pendapatan APBD Kota Surabaya menjadi perhatian kalangan anggota DPRD. Misal, optimalisasi berbagai pajak dan retribusi. Para legislator menyampaikan sikap-sikap kritis terhadap Pemerintah Kota Surabaya.

Seperti kebocoran parkir, pajak reklame, pajak makanan dan minuman, pajak bumi dan bangunan alias PBB, BPHTB, dan jenis-jenis pajak dan retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Kota Surabaya.

"Untuk memperkuat aspek pendapatan daerah, kita tidak sepakat dilakukan kenaikan tarif dan retribusi, yang membebani masyarakat. Tetapi, sebaliknya kita dorong terus Pemerintah Kota Surabaya untuk menekan kebocoran pajak dan retribusi, dengan melakukan inovatif yang kreatif untuk optimalisasi pendapatan asli daerah," tuturnya.

Tonton juga video "Jurus Walkot Eri Bantu UMKM-Turunkan Kemiskinan di Surabaya" di sini: