Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar merespons serius kasus keracunan menu makan bergizi gratis (MBG). Dia mengatakan keracunan menyangkut nyawa.
"Tidak ada kata 'cuma' dalam urusan keracunan makanan. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak kita. Satu korban saja sudah cukup menjadi alarm. Pemerintah harus belajar berkomunikasi dengan empati dan tanggung jawab," kata Edy dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).
Edy menegaskan MBG merupakan program dengan harapan besar sehingga harus dijalankan dengan serius. Edy mengatakan pengawasan MBG tak boleh berhenti pada urusan izin.
Dia mengatakan pengawasan Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas dan Dinas Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus ikut serta mengawasi kinerja dapur produsen MBG. Dia menilai BGN bekerja sendiri dalam urusan MBG.
"Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga," ujar Edy.
Dia mengatakan perlu payung hukum yang jelas. Edy mengusulkan agar diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar koordinasi dan pengawasan terpadu.
"BGN tidak bisa berjalan sendirian. Presiden harus memastikan bahwa Kemenkes dan BPOM masuk ke sistem sejak awal. Dengan begitu, standar mutu tidak hanya ditulis di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan di lapangan," ucapnya.
(amw/haf)