Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menanggapi instruksi soal pemasangan CCTV di dalam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa terhubung ke pusat hingga kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). JPPI mengkritik hal tersebut.
"Saya ingin tegaskan bahwa persoalan program MBG ini tidak hanya soal keracunan, tapi juga banyak masalah lain yang bermunculan baik di level BGN maupun SPPG. jadi usulan soal CCTV dan SLHS tidak menjawab persoalan secara utuh, tapi hanya persial saja," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
Ubaid juga mengkritik kebijakan penutupan sementara SPPG yang terdapat kasus keracunan. Baginya, itu pun tak menyelesaikan masalah.
"Masalahnya bukan hanya soal keracunan. Bagaimana dengan kasus markup harga dan dugaan korupsi harga per porsi, minimnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam program ini, dan juga masalah konflik kepentingan di dapur-dapur MBG, apakah ini bisa diselesaikan dengan CCTV?" jelas Ubaid.
"Jadi, saya mempertanyakan, mengapa Presiden tidak suka dengan solusi yang komprehensif, tapi selalu memilih cara-cara instan yang terbukti malakontraproduktif dengan tujuan," sambungnya.
(isa/imk)