.webp)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menanggapi instruksi soal pemasangan CCTV di dalam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa terhubung ke pusat hingga kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). JPPI mengkritik hal tersebut.
"Saya ingin tegaskan bahwa persoalan program MBG ini tidak hanya soal keracunan, tapi juga banyak masalah lain yang bermunculan baik di level BGN maupun SPPG. jadi usulan soal CCTV dan SLHS tidak menjawab persoalan secara utuh, tapi hanya persial saja," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ubaid juga mengkritik kebijakan penutupan sementara SPPG yang terdapat kasus keracunan. Baginya, itu pun tak menyelesaikan masalah.
"Masalahnya bukan hanya soal keracunan. Bagaimana dengan kasus markup harga dan dugaan korupsi harga per porsi, minimnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam program ini, dan juga masalah konflik kepentingan di dapur-dapur MBG, apakah ini bisa diselesaikan dengan CCTV?" jelas Ubaid.
"Jadi, saya mempertanyakan, mengapa Presiden tidak suka dengan solusi yang komprehensif, tapi selalu memilih cara-cara instan yang terbukti malakontraproduktif dengan tujuan," sambungnya.
Sebelumnya, ketika bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air. Prabowo juga meminta SPPG dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.
Menko Pangan Zulkifli Hasan memutuskan menutup sementara SPPG pengelola dapur program makan bergizi gratis yang bermasalah. Zulhas mengatakan sejumlah hal dievaluasi terkait SPPG yakni faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak.
SPPG pun diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk memastikan semua satuan itu memenuhi standar kebersihan dan pembuatan menu MBG. Kementerian Kesehatan juga akan mengoptimalkan puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut mengambil peran aktif dalam memantau setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara rutin.
Tonton juga video "Prabowo Instruksikan Tutup dan Investigasi SPPG Bermasalah" di sini:
