.webp)
Wakil Kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, meminta semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam tenggat satu bulan. Nanik mengancam akan menutup SPPG yang tidak memiliki sertifikat higienis tersebut.
"Lalu tadi malam, kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu satu bulan. Apabila dalam waktu satu bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi tiga hal ini, maka kami akan menutup," kata Nanik di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nanik mengatakan ada 45 SPPG yang melanggar standard operating procedure (SOP) dari BGN. Akibatnya, ada 40 SPPG yang harus ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan.
"Kontrak Anda hanya satu tahun. Dalam satu tahun itu ada klausul di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam," ujarnya.
Dia mengatakan BGN juga akan mengatur kembali jam kerja pegawai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk pengawasan MBG. Dia mengatakan semua SPPG harus dipimpin chef yang memiliki sertifikasi.
"Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi, satu pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping untuk di dapur. Jadi nanti ada dua chef di dalam dapur itu. Satu chef dari mewakili BGN, satu chef dari mitra, dan semua harus bersertifikasi," ujarnya.
Dia mengatakan ada 60 ribu kesempatan untuk masyarakat yang ingin menjadi chef untuk MBG. Dia mengatakan BGN juga tidak akan mentoleransi produk pabrikan luar, melainkan akan menggunakan roti lokal.
"Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal. Bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti. Jadi mohon, saya tidak akan menggunakan lagi, tidak mentolerir pemakaian produk-produk pabrikan. Kami akan menggunakan produk-produk lokal," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kasus keracunan siswa usai menyantap MBG terjadi di berbagai daerah. Di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, ada sebanyak 1.333 siswa yang diduga keracunan MBG. Di Ketapang, Kalimantan Barat, juga terjadi kasus keracunan MBG yang diduga dari lauk hiu goreng yang tinggi merkuri.
Di sisi lain, penyidik dari Bareskrim Polri telah menyambangi sejumlah dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Tujuannya, menurut Helfi, untuk memastikan kualitas bahan pokok yang digunakan untuk MBG.
"Bagaimana proses keamanan, menjaga keamanan makanan yang akan disajikan. Mulai dari hulu sampai hilir," ujarnya.
"Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi itu tentunya muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG itu sendiri," imbuhnya.
Lihat juga Video: BGN Bentuk 2 Tim Investigasi Masalah MBG, Libatkan BIN hingga Ahli
