Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Pemprov mencari solusi permanen dalam mengatasi pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Nova meminta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PKKUKM) turun tangan.
"Sudah ada penertiban sampai 100 orang dari Pemprov sendiri, saya kira ini harus dibuat juga di Dishub rekayasa lalu lintas, kedua pembinaan PKL dari Dinas PPKUMK, Dinas PPKUKM harus turun langsung di sana. Artinya memang langkah-langkah apa yang dikerjasamakan atau dikolaborasikan bersama PKL-PKL yang ada, itu sih yang paling tepat," kata Nova kepada wartawan, Kamis (24/9/2025).
Nova mengatakan Dinas PKKUMK telah memiliki program untuk pembinaan UMKM. Dia menyarankan PKL itu ditempatkan di lokasi binaan (Lokbin) maupun lokasi sementara (Loksem).
"Ini PPKUKM mempunyai program-program, misalnya bagaimana pembinaan, atau mungkin punya tempat lokasi binaan mereka, kayak loksem, lokbin, atau seperti apa. Ini harus dibina kan, gimana nasib pedagang ini ke depannya. Yang paling penting Dinas PPKUMK-nya, ya mungkin turun tangan ke sana," tutur dia.
Nova menilai penyelesaian PKL dan parkir liar tak cukup hanya dengan penertiban. Sebab, menurutnya, masalah ini juga berkaitan dengan perekonomian masyarakat.
"Kita kan harus melihat juga dari berbagai macam perspektif, pertama harus tertib di seluruh kawasan di wilayah Jakarta. Tapi yang kedua kita juga harus mencari way out, jalan keluar, bagaimana terkait masalah perekonomian masyarakat jangan sampai terputus," tutur dia.
"Ini kan nggak bisa aja, misalnya kita tertibkan terus udah gitu udah, kita nggak kasih solusi, ini harus ada solusinya. Misalnya dari PPKUMK misalnya ada lokbin, loksem, atau misalnya dicarikan tempat-tempat binaan yang mana lagi yang bisa untuk mereka, artinya roda perekonomian juga berputar terus," imbuhnya.
PDIP Usul Kawasan Khusus PKL
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI F-PDIP Dwi Rio Sambodo penertiban PKL oleh petugas bukan solusi akhir. Menurutnya, langkah reaktif itu belum menyentuk permasalahan utama.
"Sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi B, saya mendorong Pemprov untuk beralih dari pendekatan penertiban ke pendekatan penataan yang berkelanjutan. PKL adalah bagian dari mata pencaharian masyarakat, sehingga solusinya harus manusiawi dan tidak sekadar membubarkan. Langkah strategis seperti relokasi ke tempat yang ditentukan atau pembuatan kawasan khusus PKL dengan waktu operasional tertentu perlu segera dirancang," ujar Rio dihubungi terpisah.
Menurutnya, masalah PKL dan parkil liar di Jalan Mayjen Sutoyo pada malam hari menunjukkan kurangnya fasilitas untuk kuliner. Dia meminta Pemprov mencarikan alternatif lain untuk pedagang.
"Hal ini mengindikasikan kurangnya fasilitas publik yang memadai, seperti tempat parkir resmi dan pusat kuliner malam. Pemprov perlu mengkaji kebutuhan ini dan menyediakan alternatif bagi pengendara dan pedagang," ujar dia.
(lir/ygs)