Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons kasus keracunan siswa setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, perlu ada evaluasi dari berbagai hal.
"Yang pertama, tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," kaya Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Cak Imin minta Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan seluruh masalah program MBG yang bermunculan. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terus berulang.
"Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu, " ujarnya.
"Pasti, kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan," lanjutnya.
Cak Imin menegaskan pemerintah tidak berencana menyetop program MBG. Dia juga belum mendengar soal MBG diminta disetop.
"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada," ucapnya.
Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa setelah mengonsumsi MBG.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
"Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah," kata Ari dalam rapat tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons soal adanya desakan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan usai kasus siswa keracunan. Dadan menyebut menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
Dadan belum bisa memastikan kapan pihaknya akan membahas MBG bersama Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku masih menunggu kabar.
"Menunggu arahan Presiden," kata Dadan.
(dek/idn)