Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hidayat Nur Wahid, yang akrab disapa HNW, mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehadiran ini sebagai langkah penting untuk menegaskan sikap Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina dan menghentikan genosida di Gaza.
"Sangat patut diapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk tetap menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina di forum Sidang Umum PBB, sekalipun Israel kembali menyatakan penolakan atas solusi yang hadirkan kemerdekaan bagi negara Palestina. Sikap konsisten Indonesia itu semakin penting apalagi dengan semakin banyaknya negara yang tadinya mendukung Israel dan tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, kini secara terbuka justru berani sampaikan dukungan untuk Palestina sebagai negara merdeka, sekalipun Israel menyampaikan ancaman terbuka," tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).
"Di antaranya bahkan dari negara-negara anggota tetap DK PBB seperti Inggris dan Prancis, dan negara-negara barat yang penting seperti Kanada, Australia, Portugal, Belgia dan lainnya. Maka sudah sewajarnya bila Indonesia yang sejak dari awal mendukung Palestina sebagai negara merdeka, makin meningkatkan pembelaannya untuk kemerdekaan Palestina," imbuh HNW.
HNW juga menekankan bahwa Indonesia harus mendorong PBB untuk bertindak lebih tegas dalam mengakui kemerdekaan Palestina.
"Dengan mengingatkan bahwa negara-negara anggota PBB selain mengakui kemerdekaan Palestina, juga memastikan kemerdekaan yang berdaulat penuh, genosida dihentikan, dan resolusi Majelis Umum PBB yang mengakomodasi fatwa ICJ bahwa pendudukan Israel itu ilegal dan karenanya Israel harus meninggalkan kawasan yang didudukinya itu. Juga keharusan anggota PBB yang juga anggota ICC untuk melaksanakan keputusan ICC untuk menangkap pejabat Israel pelaku kejahatan perang," tuturnya.
Hal ini diungkapkan HNW ini di Jakarta (22/9), sesudah Rapat Pimpinan MPR.
HNW juga menegaskan bahwa kesempatan yang strategis ini perlu dimaksimalkan oleh Prabowo, untuk juga menyuarakan pentingnya reformasi PBB demi perbaikan demokrasi dan terwujudnya tatanan internasional yang lebih adil dan demokratis.
"Indonesia diperintahkan Konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana disebutkan dalam Alinea Keempat UUD NRI 1945. Apalagi sampai saat ini masih ada ketidakadilan yang berulang dipertontonkan oleh Amerika Serikat melalui hak vetonya dengan mendukung Israel sekalipun lakunya melanggar berbagai resolusi PBB maupun hukum internasional sebagaimana difatwakan oleh ICC dan ICJ," jelasnya.
"Adanya hak veto yang tidak demokratis, dan keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB yang sangat tidak adil karena tidak adanya perwakilan dari kawasan negara-negara di belahan selatan Bumi, tidak ada juga wakil dari Afrika dan Timur Tengah. Kondisi tidak demokratis dan tidak adil ini kinilah momentumnya untuk disuarakan oleh Presiden RI langsung di mimbar SU PBB," tambah HNW.
Bukan hanya itu, HNW juga menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat Indonesia dan dunia internasional sangat menolak kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang Israel seperti genosida atas Gaza, mereka menginginkan adanya sanksi konkret terhadap Israel.
"Aspirasi masyarakat dunia semakin menguat untuk menjatuhkan sanksi dan isolasi terhadap Israel, saat ini sudah berbagai negara dan puluhan ribu warga menandatangani petisi agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan organisasi internasional seperti FIFA dan PBB. Maka wajar saja bila sesuai prinsip Konstitusi, bila Presiden Prabowo juga menyuarakannya, sebagai bentuk upaya yang lebih nyata lagi untuk mengakhiri penjajahan dan menghadirkan kemerdekaan Palestina, yang oleh Indonesia disebut sebagai utang sejarah Indonesia terhadap Palestina, yaitu kemerdekaan Palestina," tegas HNW.
Menurut HNW, momen Sidang Umum PBB kali ini semakin krusial mengingat gelombang dukungan terhadap Palestina di kancah diplomasi internasional semakin menguat, beberapa negara lainnya menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam forum sidang nanti, yaitu Belgia, Prancis, Malta, Luksemburg, dan San Marino. Sehingga 145 dari 193 negara anggota PBB sudah mendukung Palestina merdeka.
"Gelombang dukungan yang menguat untuk kemerdekaan Palestina ini tentunya selain karena keteguhan para pejuang Palestina di Gaza, juga disebabkan dunia internasional yang semakin "marah" dengan makin banyaknya warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak termasuk yang menjadi korban kelaparan akibat isolasi yang dilakukan Israel," tutur HNW.
"Apalagi bukan hanya membantai dan menjajah Palestina, Israel bahkan tidak segan mengumbar teror dengan menyerang negara-negara di kawasan yang tidak menyerang Israel seperti Suriah dan Qatar. Oleh karena itu kami mendukung bila Presiden Prabowo menjadikan momen Sidang Umum PBB nanti sebagai podium eskalasi pembelaan untuk Palestina merdeka dan berdaulat serta menghentikan kejahatan penjajahan Israel. Serta mengajak negara-negara anggota PBB yang mayoritasnya mengakui Palestina sebagai negara merdeka, untuk konsisten dengan sikapnya dengan segera bersikap untuk mengakhiri genosida atas Gaza, dan pendudukan Israel atas tanah-tanah Palestina, karena kini Palestina adalah negara merdeka dan berdaulat yang diakui oleh mayoritas negara-negara anggota PBB itu. Agar segera berakhirlah teror penjajahan, dan hadirlah perdamaian," pungkasnya.
Simak juga Video 'Prabowo di Sidang PBB: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang!':
(prf/ega)