Anggota Komisi IV DPR, TA Khalid, mengatakan harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram harus benar-benar dirasakan petani. Khalid menilai komitmen ini sebagai bentuk pengawalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
"Harapan kita jelas, Rp 6.500 ini bukan hanya harga masuk Bulog saja, tapi harga yang diterima petani. Jangan sampai petani dirugikan karena tengkulak membeli lebih rendah," kata TA Khalid dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).
Legislator Gerindra ini mengatakan penetapan harga pemerintah tidak boleh sekadar angka formalitas. Harga tersebut, menurut dia, harus berlaku di seluruh rantai distribusi, bukan hanya saat Bulog membeli gabah.
Kehadiran panja DPR, kata Khalid, bertujuan untuk mengawasi sekaligus mendorong agar sistem distribusi tidak merugikan petani. Khalid ingin program yang ditekankan oleh presiden sampai ke masyarakat terutama soal padi dan jagung.
Khalid menambahkan bahwa kebijakan harga yang adil penting untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus stabilitas pangan nasional. Khalid menyebutkan masyarakat bergantung pada produksi pangan dalam negeri.
"Kalau petani tidak mendapat harga yang layak, mereka bisa enggan menanam padi lagi. Padahal, pangan kita sangat bergantung pada produksi petani lokal," imbuhnya.
Tonton juga Video: Kejagung Pakai Lahan Sitaan Kasus Korupsi ASABRI, Bisa Panen 2.640 Ton Gabah
(dwr/rfs)