.webp)
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi usulan anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani agar DPR membahas wacana Undang-Undang Anti-Flexing. Herman menilai perlu atau tidaknya UU Anti-flexing harus dilihat dari kebutuhan di masyarakat.
"Ya perlu tidaknya kan kebutuhan masyarakat ya, nanti kita lihat saja dalam perkembangannya seperti apa," kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Herman mencontohkan negara-negara di Eropa yang anggota DPR-nya banyak menggunakan fasilitas umum. Namun dia meyakini tak ada anggota DPR yang berniat untuk flexing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalkan di Eropa itu banyak, ya karena memang mungkin karena kebiasaan gitu ya, banyak anggota DPR naik sepeda gitu misalnya, karena memang fasilitasnya sudah tersedia kan. Nah, ya apakah sampai sejauh itu dan lain sebagainya?" katanya.
"Toh juga kan anggota DPR juga ada yang menjadi pengusaha, ada yang dia memang sudah sukses sejak awal, mungkin sudah culture-nya seperti itu gitu. Tetapi saya yakin tidak serta-merta untuk flexing sebetulnya," sambung dia.
Meski begitu, Herman mengaku setuju jika anggota DPR tak boleh flexing. Namun, terkait UU Anti-Flexing, harus dilihat kembali dengan kebutuhan yang ada.
"Kalau misalkan memang anggota DPR nggak usah jangan flexing, ya saya setuju gitu. Karena kita ini memang kayak rakyat. Coba saja kalau kita terjun ke masyarakat, setiap kali, setiap reses terjun ke masyarakat, kan kita juga harus merendah kan, harus sama dengan mereka gitu," tuturnya.
"Jadi yang penting bahwa ya menurut saya kita harus sensitiflah terhadap masyarakat", imbuh dia.
Ahmad Dhani sebelumnya menyampaikan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketum Gerindra, dalam pertemuan dengan seluruh Fraksi Gerindra. Dhani mengatakan dalam pertemuan itu dia mengusulkan UU Anti-Flexing dibahas DPR.
"Arahannya banyak. Cuma tadi satu yang paling penting, jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing," kata Dhani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9).
Dhani mengatakan usulan itu langsung disampaikan ke pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut Dasco setuju atas usulan tersebut.
"Saya juga iya-iya saja. Wong saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco, bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China dan Bang Dasco setuju," ujar Dhani.
Tonton juga video "Demokrat Prihatin soal Ajakan Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI" di sini:
