.webp)
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta tambahan anggaran ke DPR RI untuk tahun 2026 sebesar Rp 12 triliun. Adapun pagu anggaran yang didapat oleh pihaknya untuk tahun depan senilai Rp 80 triliun lebih.
"Pagu anggaran kita sekitar Rp 80 triliun lebih, (untuk) 2026," kata Gus Ipul usai rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul menyebut ada tiga program prioritas dari anggaran tersebut, di antaranya untuk pemuktahiran data yang kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Target kedua untuk Sekolah Rakyat dan terakhir program bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.
"Target kita lebih dari 300 ribu lah kalau bisa setiap tahun keluarga penerima manfaat yang naik kelas. Itu tiga program, konsolidasi data, untuk bansos tepat sasaran dan sekaligus untuk sekolah rakyat," ungkap Gus Ipul.
Kementerian Sosial pun meminta tambahan anggaran sebesar Rp 12 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran yang didapat Kemensos jika disetujui oleh DPR menjadi Rp 92 triliun.
"(Tambahan) Rp 12 triliun. Kita mengusulkan tambahan 12 triliun. Ya sekitar (total) Rp 92 triliun lebih lah, kalau kita harapkan" ungkapnya.
Gus Ipul menjelaskan peruntukan usulan anggaran tambahan pihaknya ke DPR. Salah satunya, terkait bansos adaptif untuk penanganan bencana hingga program bantuan makan gratis untuk lansia.
"Kita masih nambah minta usulan tambahan karena masih ada beberapa yang belum terakomodasi. Misalnya tentang bansos adaptif untuk keperluan bencana," kata Gus Ipul.
"Kemudian kita juga tadi menyampaikan yang program kita permakanan untuk lansia terlantar, di atas usia 75 tahun yang jumlahnya lebih dari 100 ribu. Yang tiap hari kita beli makan itu makan pagi dan makan siang. Itu kan sudah berlangsung di tahun 2025. Ini juga belum dianggarkan," tambahnya.
Ia mengatakan bantuan untuk yatim piatu juga belum dianggarkan. Pihaknya juga ingin mengakomodasi program bantuan bagi penyandang disabilitas.
"Bantuan untuk yatim-yatim, piatu, juga belum tercover, belum terakomodasi. Dan bantuan-bantuan lain yang Insyaallah ini menjadi bagian dari tugas pokok dari Kementerian Sosial. Seperti atensi, bantuan untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Itu yang kita ajukan untuk mendapatkan dukungan dari komisi VIII," imbuhnya.
Lihat juga Video: BPOM Minta Tambahan Anggaran Rp 2,6 T, Tak Mau Kasus Gagal Ginjal Akut Terulang
