Fraksi PDIP setuju tunjangan hingga fasilitas yang tak patut diterima DPR dihentikan. PDIP memandang hak-hak yang melekat untuk para anggota DPR memang sudah seharusnya memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP yang juga Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Ia mulanya bicara terkait tunjangan dan hak-hak DPR harus memenuhi nilai etik, empati, dan simpati terhadap rakyat.
"Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah bukan sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," kata Said Abdullah saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).
Said menilai tidak cukup tunjangan hingga anggaran untuk para anggota DPR ditentukan hanya berdasarkan kesepakatan antarfraksi. Dia pun mengajak para anggota DPR yang lain untuk mulai mengukur diri berdasarkan kinerja hingga fungsinya.
"Ukurannya tidak cukup kesepakatan antarfraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR, tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serbasulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," ucap dia.
"Jika ukuran-ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas kami di DPR, tentu tidak akan lagi ada berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai nilai kepatutan (etik). Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," lanjutnya.
(maa/tor)