.webp)
Fraksi PDIP setuju tunjangan hingga fasilitas yang tak patut diterima DPR dihentikan. PDIP memandang hak-hak yang melekat untuk para anggota DPR memang sudah seharusnya memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP yang juga Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Ia mulanya bicara terkait tunjangan dan hak-hak DPR harus memenuhi nilai etik, empati, dan simpati terhadap rakyat.
"Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah bukan sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," kata Said Abdullah saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menilai tidak cukup tunjangan hingga anggaran untuk para anggota DPR ditentukan hanya berdasarkan kesepakatan antarfraksi. Dia pun mengajak para anggota DPR yang lain untuk mulai mengukur diri berdasarkan kinerja hingga fungsinya.
"Ukurannya tidak cukup kesepakatan antarfraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR, tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serbasulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," ucap dia.
"Jika ukuran-ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas kami di DPR, tentu tidak akan lagi ada berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai nilai kepatutan (etik). Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Said menyebut masyarakat tidak akan mempertanyakan tunjangan hingga gaji DPR jika memang kinerja yang diberikan juga sepadan. Selain itu, menurutnya, aspirasi rakyat juga harus bisa terus diperjuangkan agar marwah DPR juga tetap terjaga.
"Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan, ketiga nilai itu menjadi penting karena menjadi jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota-anggota fraksi kami untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri. Sebab, DPR adalah etalase, di mana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpang dan tidak patut," ujar dia.
Karena itu, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Said menyebut PDIP memandang perlu untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga fasilitas yang tidak patut untuk para anggota DPR RI. Dia juga memastikan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi para legislator.
"Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," tutur dia.
Seperti diketahui, Fraksi Gerindra, PAN, PKS, NasDem, dan Golkar juga sudah buka suara terkait tunjangan DPR yang menjadi salah satu pemicu demo besar-besaran yang terjadi beberapa hari belakangan. Fraksi-fraksi DPR tersebut berpandangan memang perlu ada evaluasi tunjangan DPR.
Salah satunya yang berpendapat adalah Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi. Ia menyatakan terbuka terhadap evaluasi tunjangan anggota Dewan di tengah meningkatnya sorotan publik.
"Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik," kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (30/8).
Lihat juga Video: Momen Massa Demo Tolak Tunjangan DPR Robohkan Gerbang DPRD Sumut
