Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) akan otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah usai disahkannya Undang-Undang Haji oleh DPR RI kemarin. Ia menyebut aturan itu sudah terdaftar dalam subtansi UU.
Hal tersebut disampaikan Marwan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama hingga BP Haji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025). Marwan menyebut Kepala BP Haji Gus Irfan akan berganti penyebutan menjadi Menteri Haji dan Umrah.
"Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji. Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan mungkin belum 60 hari saya lupa Pak Sekjen ikut yang merumuskan kapan menyampaikan pertangungjawaban itu lebih cepat Pak, kalau nggak salah paling 30 hari atau berapa saya lupa," kata Marwan dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Marwan menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar tak lagi mengurusi persoalan haji dan umrah. "Segera Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat menjadi anregurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar," ungkapnya.
Diketahui, DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Dengan demikian, Badan Penyelenggara (BP) Haji kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
(dwr/isa)